Gibran Sudah Resmi Mundur, Masyarakat Diminta Tak Terprovokasi
IVOOX.id – Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Firman Soebagyo, meminta masyarakat tidak terprovokasi polemik politik menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden. Ia mengajak seluruh pihak menghormati mekanisme konstitusi dan menyerahkan proses selanjutnya kepada MPR.
"Sudah selesai. Tidak perlu lagi gaduh. Sekarang kita ikuti mekanisme konstitusi. MPR yang akan memproses sesuai UUD 1945," ujar Firman dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).
Firman juga menyoroti sejumlah persoalan yang menurutnya menjadi latar belakang panjangnya polemik mengenai jabatan Gibran. Di antaranya perubahan ketentuan batas usia calon presiden dan wakil presiden menjelang Pilpres 2024 serta perdebatan mengenai dokumen pendidikan Gibran.
Persoalan tersebut, lanjut Firman, berkembang menjadi sejumlah gugatan hukum hingga menghasilkan putusan di Mahkamah Konstitusi (MK) melalui perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan Mahkamah Agung (MA) dalam perkara kasasi Nomor 742 K/TUN/2026.
Firman menilai, kedua putusan tersebut menjadi bagian dari rangkaian persoalan yang selama ini membayangi pencalonan Gibran. Bahkan, Kementerian Pendidikan Nasional disebut telah mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran pada 11 November 2026 setelah adanya putusan MA.
"Inilah yang dimaksud pepatah lama, kalau tidak ada api, maka tidak ada asap. Kalau semua dokumennya jelas dari awal, tidak akan ada gonjang-ganjing selama dua tahun ini," kata Firman.
Lebih lanjut, Firman mengingatkan agar tidak ada pihak yang mengambil langkah di luar ketentuan hukum sehingga berpotensi memicu ketegangan politik. Ia menegaskan, pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong sudah memiliki aturan dalam UUD 1945.
Berdasarkan mekanisme tersebut, Presiden Prabowo memiliki waktu paling lama 14 hari untuk mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR setelah pengunduran diri diproses. Selanjutnya, MPR mempunyai waktu maksimal 60 hari untuk menggelar sidang guna memilih Wakil Presiden pengganti.
"Jadi jangan ada yang mengajak rakyat turun ke jalan. Semua sudah ada jalurnya di konstitusi. Kita tinggal kawal supaya prosesnya bersih dan tidak ada lagi akal-akalan," tegas Firman.
Pria yang juga menjabat sebagai anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR itu juga meminta para pejabat dan politisi mengambil pelajaran dari polemik tersebut. Menurutnya, setiap keputusan dan tindakan dalam menjalankan amanah politik memiliki konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan.
"Saya ingatkan, siapa yang menanam, dia yang akan memetik buahnya. Walaupun pahit, itu adalah sebab akibat dari perbuatannya sendiri," ucap Firman.
Selain itu, Firman mengajak masyarakat kembali berkonsentrasi pada pekerjaan dan kegiatan ekonomi. Ia berharap pelaku UMKM dapat menjalankan usahanya tanpa terganggu polemik politik yang berkepanjangan.
"Jangan sampai energi bangsa habis untuk polemik politik yang berkepanjangan. Kita harus kembali bekerja dan memastikan kepentingan rakyat menjadi prioritas," beber Firman.
0 comments