Gelombang PHK Jelang Idulfitri, Anggota DPR Dorong Pemenuhan Hak Pekerja | IVoox Indonesia

April 29, 2025

Gelombang PHK Jelang Idulfitri, Anggota DPR Dorong Pemenuhan Hak Pekerja

antarafoto-phk-buruh-dan-karyawan-pt-sritex-1740743658
Buruh dan karyawan mendengarkan pidato dari direksi perusahaan di Pabrik Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) di Sukoharjo, Jawa Tengah, Jumat (28/2/2025). Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah mencatat 10.965 buruh dan karyawan di empat perusahaan terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) PT. Sritex Tbk setelah diputus pailit oleh Pengadilan Niaga. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha

IVOOX.id – Kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terus meningkat menjadi perhatian serius Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari. Menurutnya, pemerintah harus memastikan hak-hak pekerja yang terdampak PHK tetap terpenuhi, terutama dalam hal pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) menjelang Idulfitri.  

"Kalau memang PHK tidak bisa dihindari, pemerintah harus memastikan bahwa hak-hak pekerja tetap diberikan sesuai aturan yang berlaku, termasuk THR," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima ivoox.id Senin (10/3/2025). 

Sebagai politisi dari Fraksi Gerindra, Putih Sari menegaskan bahwa Komisi IX DPR RI akan terus membahas permasalahan PHK ini dengan berbagai pihak terkait. Diskusi akan mencakup kemungkinan pemberian bantuan bagi pekerja terdampak, kebijakan yang dapat diterapkan, serta proses pemutusan hubungan kerja agar lebih adil bagi kedua belah pihak. 

Putih Sari juga menekankan bahwa perusahaan tidak boleh hanya menuntut pekerja memahami kondisi bisnis mereka, tetapi juga harus mengerti dan memenuhi hak-hak pekerja yang terdampak PHK. 

"Biasanya ada proses diskusi, baik secara bipartit maupun tripartit, untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi kedua pihak. Pekerja memang harus memahami kondisi perusahaan, tetapi perusahaan juga harus memahami hak dan nasib pekerja yang terkena PHK," katanya. 

Dengan meningkatnya angka PHK, ia berharap pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan memberikan perlindungan yang adil bagi pekerja sekaligus tetap mempertimbangkan kelangsungan bisnis perusahaan.

0 comments

    Leave a Reply