Fasilitas Minim, Sekolah di Maluku Utara Tidak Berlakukan UNBK

IVOOX.id, Ternate  - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Mauku Utara masih berlakukan Ujian Berbasis Kertas dan Pensil (UNKP) karena minimnya fasilitas berupa komputer dan server jaringan di sekolah SMP/MTS, SMA/SMK.

Ketua Panitia Ujian Nasional (UN), Dikbud Malut, Jafar Hamisi di Ternate, Rabu (6/2), mengatakan persoalan kali ini adalah sarana prasarana yang masih terbatas di sekolah-sekolah, padahal, sesuai target Pemerintah Pusat harusnya sudah capai 100 persen sekolah yang melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

"Harusnya 100 persen, tetapi melihat kondisi di Maluku Utara setelah membuat pendataan ternyata ada sekolah-sekolah yang kekurangan sarana prasarana berupa komputer, server, listrik dan signal," katanya.

Bahkan, dari data yang diperoleh , sekolah SMP yang melaksanakan UNBK mencapai 86 sekolah dari total 479 sekolah SMP se Malut dan untuk MTS, dari 162 sekolah, yang sudah melaksanakan UNBK hanya 32 sekolah.

Sedangkan, untuk SMA yang sudah melaksanakan UNBK mencapai 102 dari 198 sekolah, SMK yang melaksanakan UNBK 74 dari 118 sekolah, dan MA yang sudah melaksanakan UNBK 36 dari 78 sekolah, sisanya, melaksanakan UNKP.

Jafar menjelaskan, di tahun 2019 terjadi peningkatan jumlah siswa yang mengikuti ujian dan akan bertambah setiap tahunnya.

"SMK jumlah siswa yang mengikuti ujian tahun 2019, untuk SMP 18,762, MTS 4,870, SMA 12,098, MA 2,803, dan SMK 5,249, totalnya 43,782 siswa," kata Jafar.

Ia menyebut, ada sekolah yang melaksanakan UNBK namun tidak dengan fasilitasnya sendiri, melainkan melakukan bergabung dengan sekolah yang yang fasilitasnya lengkap.

Sementara itu, Kadikbud Malut Imran Yakub dihubungi terpisah mengakui, minimnya fasilitas mengharuskan ratusan sekolah SMA,SMK dan MA di kabupaten/kota menggunakan fasilitas sekolah SMP terdekat.

"Ada 200 sekolah SMA yang melaksanakan ujian komputer itu menggunakan komputer SMP. Jadi kita sudah menyurat ke pemerintah kabupaten/kota untuk bisa memfasilitasi," katanya.

Sehingga, untuk menambah jumlah sekolah dengan ujian berbasis komputer, pemprov di tahun 2019 membuat pengadaan komputer sebanyak 100 unit.