Fakta Baru Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Kapolri Ungkap Sosok TK
IVOOX.id – Penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto mengungkap sosok baru berinisial TK yang diduga terlibat dalam aktivitas pengawasan atau surveillance. Nama tersebut muncul dalam pemaparan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto saat rapat kerja khusus bersama Komisi III DPR RI, Kamis, 12 November 2026.
Dalam kesempatan itu, Suyudi mengungkap dugaan keterlibatan mantan Plt Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon) Polri, Irjen Ahrie Sonta Nasution, yang disebut meneruskan perintah penyadapan kepada operator sekaligus memerintahkan TK melakukan surveillance. Namun, Suyudi belum mengungkap identitas sosok TK maupun peran lebih lanjut dalam perkara tersebut.
"AS yang menjabat sebagai PLT Kabagmon diduga menerima perintah dari Jenderal LSP (Listyo Sigit Prabowo), kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance,” beber Suyudi.
Dalam pemaparannya, Suyudi juga mengungkap dugaan penggunaan jalur internal atau jalur atensi untuk menjalankan aktivitas penyadapan tanpa mengikuti prosedur resmi. Perintah tersebut diduga disampaikan melalui komunikasi lisan maupun aplikasi WhatsApp.
Selanjutnya, nomor telepon yang menjadi sasaran dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Monitoring System (LIMS) tanpa terlebih dahulu diverifikasi keterkaitannya dengan penanganan perkara pidana.
“Perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS,” ungkap Suyudi.
Lanjut Suyudi, Ahrie juga diduga berupaya menghilangkan jejak aktivitas penyadapan. Dia disebut memerintahkan penghapusan rekaman suara dan catatan aktivitas penyadapan, termasuk membubarkan grup WhatsApp yang digunakan sebagai sarana komunikasi.
“Pada Oktober 2026, AS diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah penyadapan, serta penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PenlinkX/PLX,” terang Suyudi.
Dugaan praktik tersebut kemudian menimbulkan kecurigaan hingga akhirnya dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026. Identitas pelapor dirahasiakan, sedangkan penanganan perkara diserahkan kepada Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.
Sampai dengan saat ini, Bareskrim Polri telah memeriksa 28 saksi dan enam orang ahli untuk mendalami perkara tersebut. Penyidik turut menyita sejumlah perangkat elektronik dan dokumen yang diduga berkaitan dengan aktivitas penyadapan ilegal.
0 comments