Fadli Zon: Pemerintah Belum Kerja Keras Kurangi Ketimpangan Ekonomi

IVOOX.id, Jakarta - Wakil Ketua DPR mengkritik pemaparan Menteri Keuangan Sri Mulyani soal Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2019 pada rapat Paripurna DPR.

Dari paparan itu, Fadli mengaku belum melihat kerja keras pemerintah untuk mengurangi ketimpangan ekonomi yang terjadi di Indonesia saat ini.

“Pemerintah hanya menargetkan rasio gini tahun 2019 berada di kisaran 0,38 hingga 0,39 saja. Artinya, tidak berbeda jauh dengan angka rasio gini tiga tahun terakhir,” ujar Fadli dalam keterangannya di Jakarta, Senin (21/5/2018).

Ia mengungkapkan, meskipun dalam tiga tahun terakhir rasio ini kita cenderung turun. Namun, penurunan itu terjadi bukan karena membaiknya perekonomian rakyat kecil, melainkan lebih karena penurunan spending dari golongan kelas menengah kita, sehingga kini gap-nya jadi lebih kecil.

“Artinya, turunnya angka rasio ini tadi tidak menunjukkan adanya perbaikan ekonomi,” jelas Fadli.Selain itu, kata Fadli, pidato Menteri Keuangan yang mengungkapkan desain APBN di tahun 2019 akan difokuskan untuk pengembangan sumber daya manusia sebenarnya terdengar bagus asal dilakukan tiga atau empat tahun lalu. Menjelang tahun-tahun politik, menurutnya, fokus pada pengembangan sumber daya manusia patut dicurigai penuh dengan bias populisme.

"Kita akan cermati rencana teknis pemerintah terkait pengembangan sumber daya manusia ini. Jangan sampai APBN kita ditunggangi oleh belanja politik,” beber Fadli.Fadli juga menyinggung, target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pemerintah. Menurut dia, juga terlalu ambisius dan tidak realistis.

Pasalnya pemerintah malah mematok target pertumbuhan ekonomi 5,4 hingga 5,8 persen.

“Pemerintah sudah terlalu sering menyusun agenda yang realisasinya pasti tidak tercapai. Dan itu akan kembali diulang untuk APBN 2019,” pungkas Fadli.

Fadli berharap, APBN 2019 dapat dirancang untuk menghadapi kemungkinan terjadinya krisis. Namun nyatanya, hingga saat ini dirinya belum melihat pemerintah melakukannya.

“Karena kita adalah negara dengan jumlah pasar domestik terbesar di ASEAN. Jika dikelola dengan baik, mestinya pertumbuhan ekonomi kita tak kalah dari Filipina yang pada 2017 mencapai 6,6 persen, atau Vietnam yang mencapai 6,8 persen,” tandasnya.