Elite Politik Diingatkan Tak Mendramatisasi Isu Kemiskinan

IVOOX.id, Jakarta - Isu kemiskinan kerap diperdebatkan menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Masing-masing koalisi, antara koalisi Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto memiliki pendapat sendiri mengenai angka kemiskinan di era Pemerintahan Jokowi.

Mengenai hal ini, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan agar elite politik menghindari dramatisasi kemiskinan yang dinilai menyesatkan pemahaman publik maupun pernyataan yang bertendesi mengejek negara dan bangsa sendiri.

"Tidak benar jika ada yang mengatakan Indonesia sebagai bangsa yang bodoh, juga (bohong) besar jika ada yang mengatakan Indonesia dalam kondisi kritis. Jangan begitu saja percaya jika ada yang mengatakan hampir 50% penduduk Indonesia terperangkap dalam kemiskinan," ujar laki-laki yang kerap disapa Bamsoet sebagaimana diberitakan Antara, Senin (6/8).

Bamsoet meminta para tokoh dan elite politik tidak membuat pernyataan-pernyataan bertendesi mengejek dan menyesatkan pemahaman publik. Sayang politisi Partai Golkar itu tidak menyebut siapa elite politik yang dimaksudkan.

Kendati demikian, dalam beberapa pekan, muncul perdebatan di media sosial yang dipicu pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), bahwa ada 100 juta warga Indonesia yang miskin di era Jokowi-JK. Sementara jumlah penduduk Indonesia saja hanya sekitar 200 jutaan.

Pernyataan soal kemiskinan yang kritis katanya cenderung menyesatkan pemahaman masyarakat. Sebab tidak didukung data kekinian yang bersumber dari institusi negara.

"Tidak bisa dibantah bahwa Indonesia masih dan terus menghadapi sejumlah persoalan. Persoalan itu juga dihadapi oleh bangsa lain," katanya.

Bamsoet mencontohkan, pimpinan DPR RI tidak menutup mata terhadap fakta tentang depresiasi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) serta tidak perlu dibantah juga bahwa utang Indonesia kepada luar negeri bertambah.

"Masih ada warga yang hidup dalam kemiskinan, jutaan angkatan kerja masih berstatus pengangguran terbuka, harga kebutuhan pokok fluktuatif karena ulah spekulan, serta korupsi masih marak," katanya.

Namun, kata Bamsoet, tidak berarti persoalan bangsa itu mencerminkan Indonesia sebagai bangsa yang bodoh atau sakit. Persoalan yang sudah ada sejak pemerintahan sebelumnya ini, menurut dia, tidak menyebabkan Indonesia dalam kondisi kritis, sehingga diasumsikan hampir 50% penduduknya dalam kemiskinan.

"Sangat disayangkan karena dramatisasi persoalan itu justru digemakan oleh mereka yang berstatus elite politik atau tokoh masyarakat," kata Bamsoet.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini menambahkan, pemerintah pasti membutuhkan kritik, tapi kritik tersebut hendaknya didukung data yang akurat dan fokus pada persoalan atau kebijakan.