Bawaslu Waspadai Potensi Konflik di Pemilu 2019

IVOOX.id, Jakarta - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalbar Ruhermansyah mengatakan akan melakukan pemetaan potensi kerawanan sebagai upaya pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

“Dari pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2018 ini, kami akan kembali membuat pemetaan terhadap sejumlah daerah rawan konflik. (Itu) untuk mencegah terjadinya pelanggaran pada Pemilu 2019 mendatang,”kata Ruhermansyah di Pontianak seperti dilansir Antara, Senin (6/8).

Disebutnya, pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 lalu Bawaslu RI memang sudah merilis potensi rawan berdasarkan hasil survei dan Kalbar berada di posisi ketiga setelah Papua dan Maluku. Nanti, terkait tahapan Pemilu 2019 nanti, Bawaslu RI katanya tentu juga akan merilis potensi-potensi rawan, termasuk di Kalbar.

“Dari beberapa dimensi yang kita sampaikan ke Bawaslu RI, tetap seperti sebelumnya yaitu dimensi kontestasi, partisipatif dan penyelenggaraan,” terang dia.

Karena dimensi konstensi ini dekat dengan akar rumput dia berkata, potensi-potensi gesekan dan politik uang (mengingat saking ketatnya bersaing) tentunya juga bisa timbul. “Tapi kami di Bawaslu mencoba untuk memetakan. Dengan adanya pemetaan maka ini menjadi suatu warning buat kita semua,” kata dia.

Pemetaan disebutnya perlu agar semua lapisan masyarakat dapat fokus melakukan pengawasan dan pencegahan. Terkait dengan itu pula, Ruhermansyah pun berpesan kepada semua calon legislatif (caleg), baik itu tingkat kabupaten/kota, provinsi, DPR RI maupun DPD agar tidak menjalankan praktik politik uang. Sebab, praktik seperti itu sudah tidak zaman lagi pada saat ini.

Dia menuturkan, daripada menghambur-hamburkan uang, lebih baik tiap calon menyampaikan program yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan.

“Kami lebih cenderung untuk ke program. Karena apabila masih melakukan praktek tersebut, belum tentu juga masyarakat akan memilihnya,” ujar dia.

Sementara itu, anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar mengatakan, berkaca dari Pilkada serentak 2018, ada sebanyak 3.567 laporan dan temuan yang diterima Bawaslu.

"Dua ribuan berupa temuan sedangkan seribuan berupa laporan,” ujar Fritz di Singkawang, Senin (6/8).

Dari total jumlah tersebut, katanya, sebanyak 52 kasus sudah di proses di pengadilan. Sedangkan 24 orang (pelaku) lainnya sudah menjalani kurungan penjara.

"Dari 24 tersangka ini, ada yang tersangkut kasus politik uang dan selebihnya terkait dengan penyalahgunaan jabatan,” kata dia.