Ekonom Soroti Kekosongan Diplomasi di Tengah Tekanan Tarif AS

IVOOX.id – Indonesia menghadapi tantangan serius dengan kebijakan tarif resiprokal dengan pemberian tarif tambahan sebesar 32 persen yang diberlakukan Amerika Serikat (AS) terhadap produk ekspor Indonesia. Andry Satrio Nugroho, Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi INDEF, menilai langkah AS ini sebagai bentuk proteksionisme yang merugikan Indonesia.

Menurut Andry, alasan yang digunakan AS untuk memberlakukan tarif ini yaitu tuduhan bahwa Indonesia mengenakan tarif hingga 64 persen terhadap produk AS sangat menyesatkan. “Metode perhitungan mereka tidak berdasarkan tarif sebenarnya, melainkan dari defisit perdagangan yang dibagi dengan total ekspor. Ini cacat, tapi dijadikan alat tekanan sepihak,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima ivoox.id Kamis (3/4/2025).

Sektor ekspor utama Indonesia langsung terdampak oleh kebijakan ini. Tekstil, pakaian, dan alas kaki menyumbang 27,5 persen dari total ekspor Indonesia ke AS, belum termasuk komoditas strategis lainnya seperti kelapa sawit dan karet. Jika kebijakan ini terus berjalan tanpa respons yang kuat dari pemerintah, dampaknya bisa meluas hingga ke sektor tenaga kerja.

“Dalam tiga tahun terakhir, lebih dari 30 pabrik tekstil dan turunannya sudah tutup. Jika pemerintah terus diam, bukan hanya pasar yang hilang, tapi juga akan ada gelombang PHK yang jauh lebih besar,” kata Andry.

Selain itu, ia mengkritik kekosongan posisi Duta Besar RI untuk AS sejak Juli 2023. Menurutnya, hal ini mencerminkan kelalaian serius dalam diplomasi ekonomi. “Sudah hampir dua tahun kita tidak punya wakil di Washington, padahal AS adalah mitra dagang terbesar kedua Indonesia. Ini bukan hanya kelalaian, tapi pengabaian terhadap kepentingan nasional,” ujarnya.

Andry menekankan bahwa posisi Duta Besar RI untuk AS tidak boleh dijadikan sekadar jabatan politik. Indonesia membutuhkan sosok yang benar-benar memahami diplomasi ekonomi dan memiliki pengalaman dalam negosiasi perdagangan.

“Kita kehilangan momentum, kehilangan peluang, dan kehilangan kendali. Setiap hari tanpa perwakilan di AS melemahkan posisi tawar kita. Presiden Prabowo harus segera menunjuk Duta Besar yang memiliki rekam jejak kuat dalam perdagangan dan investasi,” katanya.