Ekonom Sebut Rencana Pemprov DKI Terbitkan Obligasi Masuk Akal

IVOOX.id – Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyatakan rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menerbitkan surat utang (obligasi daerah) cukup masuk akal.

“Dari sisi kebutuhan, rencana tersebut cukup masuk akal,” katanya kepada ANTARA di Jakarta, Jumat (11/9/2026), dikutip dari Antara.

APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) DKI Jakarta 2026 berada di kisaran Rp81 triliun, lalu menjadi sekitar Rp79,6 triliun seiring adanya perubahan anggaran.

Pendapatan daerah juga berada di kisaran Rp69-Rp71 triliun, dan pendapatan asli daerah (PAD) disebut masih menjadi sumber utama dengan nilai sekitar Rp57-Rp58 triliun, tetapi transfer dari pemerintah pusat menyusut cukup besar.

Di saat yang sama, lanjutnya, proyek seperti perpanjangan LRT Manggarai sampai Dukuh Atas, kelanjutan RS Sumber Waras, pengendalian banjir, serta pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan membutuhkan pembiayaan lintas tahun.

Dalam kondisi seperti ini, obligasi daerah dianggap dapat menjadi instrumen untuk membiayai aset yang manfaatnya dinikmati dalam jangka panjang, sementara bebannya dibayar secara bertahap.

“Rencana penerbitan Rp4,2 triliun pada 2027 dan Rp1,3 triliun pada 2028 juga lebih prudent dibanding menarik seluruh dana sekaligus, mengingat bunga mulai berjalan sejak dana diterima,” ujar Yusuf.

Melihat sisi kemampuan membayar utang (Debt Service Coverage Ratio/DSCR), posisi DKI masih cukup kuat, yakni sebesar 22,74 kali, jauh di atas batas minimum 2,5 kali. Rasio kumulatif pinjaman juga sekitar 48,46 persen, masih di bawah batas 75 persen.

Dengan PAD yang besar dan basis ekonomi yang relatif kuat, risiko gagal bayar dalam kondisi normal dinilai bukan persoalan utama, namun yang perlu diperhatikan justru beban bunga tetap ketika pendapatan daerah bisa berubah.

Jika mengasumsikan kupon 7 persen, bunga atas utang Rp5,6 triliun mencapai sekitar Rp392 miliar per tahun. Jika berlangsung tujuh tahun, kata Yusuf, total bunga bisa mendekati Rp2,7 triliun, belum termasuk biaya penerbitan dan premi risiko.

“Nilainya memang tidak besar dibandingkan APBD, tetapi tetap mengurangi ruang belanja pada tahun tahun berikutnya,” ucap dia.

Risiko fiskal juga dikatakan lebih banyak datang dari kualitas pengelolaan utang dibandingkan besarnya nominal utang.

Dia memaparkan tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu pendapatan daerah bisa mengalami tekanan jika aktivitas ekonomi melambat atau basis pajak Jakarta berubah, lalu pembayaran bunga dan pokok akan menjadi kewajiban yang relatif kaku, sementara belanja pendidikan, kesehatan, pegawai, dan layanan publik tetap harus berjalan.

Adapun poin terakhir yaitu proyek yang dibiayai harus benar benar selesai dan memberikan manfaat. Hal ini mengingat proyek terlambat, pemerintah tetap membayar bunga sementara asetnya belum menghasilkan manfaat ekonomi atau pelayanan publik yang diharapkan.

Selain itu, terdapat pula persoalan lintas pemerintahan, menimbang dengan tenor sekitar tujuh tahun, sebagian besar kewajiban akan dibayar oleh pemerintahan berikutnya. Menurut dia, kekhawatiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam hal ini cukup beralasan.

Di sisi lain, Yusuf berpendapat dorongan penggunaan skema pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur/SMI (Persero) menunjukkan bahwa pemerintah pusat ingin memastikan pembiayaan daerah tetap berada dalam kerangka pengelolaan risiko yang terukur.

“Obligasi daerah memiliki konsekuensi lebih luas karena menjadi bagian dari pembentukan pasar utang pemerintah daerah di Indonesia,” ungkap Ekonom CORE Indonesia tersebut.

Dalam konteks ini, mitigasinya dinilai tak hanya cukup dengan memastikan rasio utang masih di bawah batas. Namun, dana hasil penerbitan sebaiknya hanya digunakan untuk proyek multiyears yang sudah memiliki studi kelayakan dan indikator manfaat yang jelas.

Penarikan dana juga dinilai perlu mengikuti progres proyek agar pemerintah tak membayar bunga atas dana yang masih menganggur.

Dia juga menekankan keperluan adanya dana cadangan untuk pembayaran pokok yang dibentuk secara bertahap dari PAD.

Pemprov turut dianggap harus melakukan stress test jika PAD turun, transfer pusat tetap ketat, atau kupon berada di atas 7-8 persen.

“Perbandingan biaya antara penerbitan obligasi, pinjaman PT SMI, dan alternatif pembiayaan lain juga perlu dibuka kepada publik,” ucap Yusuf.