Ekonom Prediksi Rupiah Tetap Lemah hingga Lima Tahun ke Depan, BI Dinilai Tak Cukup Andalkan Suku Bunga

IVOOX.id – Ekonom senior Didik J. Rachbini memprediksi nilai tukar rupiah masih akan berada dalam tekanan hingga lima tahun mendatang meski terjadi pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia (BI). Menurutnya, perubahan pucuk pimpinan bank sentral tidak serta-merta mampu mengatasi persoalan struktural yang selama ini membebani sektor moneter Indonesia.

Didik menilai tantangan yang dihadapi rupiah tidak hanya berasal dari kebijakan BI, tetapi juga berkaitan dengan kondisi sektor riil dan lemahnya fondasi ekonomi luar negeri Indonesia. Karena itu, ia memperkirakan kebijakan moneter di bawah kepemimpinan baru BI tidak akan membawa perubahan signifikan terhadap arah pergerakan rupiah.

"Kepemimpinan BI sudah berganti dan pemimpin baru akan menjadi nakhoda BI sampai lima tahun mendatang. Apakah kepemimpinan BI sekarang akan mengubah posisi rupiah menjadi lebih stabil dan lebih kuat dari sebelumnya? Jawabnya sulit dan bahkan hampir tidak bisa," kata Didik dalam keterangan resmi yang diterima Ivoox.id Minggu (30/8/2026).

Ia bahkan memperkirakan rupiah masih akan mengalami pelemahan dalam lima tahun ke depan. Menurut Didik, besarnya pasar domestik Indonesia tidak otomatis membuat mata uang nasional menjadi kuat. Indonesia memang memiliki skala ekonomi besar dengan jumlah penduduk dan pasar domestik yang luas, tetapi kondisi tersebut belum diikuti dengan penguatan sektor luar negeri.

"Sampai 5 tahun mendatang rupiah tetap tidak akan menguat, akan tetap lemah dan bahkan terus melemah," ujarnya.

Menurut Didik, struktur ekonomi Indonesia yang lebih berorientasi ke dalam menjadi salah satu persoalan utama. Aktivitas ekonomi domestik memang mampu menciptakan lapangan kerja, keuntungan bagi perusahaan, dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, perputaran ekonomi yang terlalu bergantung pada pasar dalam negeri tidak secara langsung menghasilkan tambahan devisa yang dibutuhkan untuk memperkuat rupiah.

Ia menilai Indonesia perlu kembali memperkuat orientasi ekonomi ke luar atau outward looking dengan meningkatkan ekspor dan aktivitas bisnis yang menghasilkan pendapatan dari luar negeri.

"Untuk menjadikan nilai tukar stabil dan kuat, maka orientasi kebijakan harus diubah menjadi berorientasi keluar (outward looking). Indonesia memerlukan lebih banyak transaksi bisnis yang memperoleh pendapatan signifikan dari luar negeri, bukan hanya dari konsumen domestik," kata Didik.

Didik juga menyoroti keterbatasan instrumen BI dalam menjaga stabilitas rupiah. Salah satu kebijakan yang lazim dilakukan ketika rupiah melemah adalah menaikkan suku bunga untuk meningkatkan daya tarik aset Indonesia bagi investor asing. Namun, kenaikan suku bunga juga dapat meningkatkan biaya pembiayaan, termasuk bagi dunia usaha dan masyarakat.

Sebaliknya, ketika suku bunga diturunkan untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi, terdapat risiko investor mengalihkan dananya ke aset berbasis dolar Amerika Serikat apabila imbal hasil rupiah dinilai kurang menarik.

"Instrumen kebijakan BI yang lain yakni menurunkan suku bunga untuk mendorong investasi. Namun jika suku bunga diturunkan terlalu cepat, maka investor mungkin kembali beralih ke aset dalam mata uang dolar," katanya.

Menurut Didik, persoalan tersebut menunjukkan bahwa penguatan rupiah tidak dapat hanya mengandalkan kebijakan suku bunga. Faktor seperti kepastian hukum, korupsi, biaya transaksi, daya saing industri, serta kekuatan sektor ekspor juga perlu dibenahi.

Ia menilai ketergantungan Indonesia terhadap impor barang modal dan bahan baku turut membuat kebutuhan terhadap dolar tetap tinggi. Di sisi lain, pasokan devisa belum cukup kuat karena ekspor, investasi asing, pariwisata, dan sumber penerimaan eksternal lainnya belum mampu menciptakan cadangan devisa dalam jumlah yang memadai.

Didik membandingkan posisi cadangan devisa Indonesia dengan sejumlah negara ASEAN. Per akhir Juli 2026, cadangan devisa Indonesia disebut sekitar US$145,3 miliar. Angka tersebut dinilai masih relatif kecil dibandingkan Singapura yang mencapai sekitar US$426,2 miliar dan Thailand sekitar US$279,2 miliar.

Indonesia sebenarnya memiliki sejumlah komoditas unggulan yang menjadi sumber devisa, seperti batu bara, minyak kelapa sawit, dan nikel. Namun, Didik menilai ketergantungan terhadap komoditas membuat penerimaan devisa rentan terhadap fluktuasi harga global.

Di sisi lain, investasi asing yang seharusnya dapat menjadi sumber devisa juga menghadapi tantangan. Masalah kepastian hukum, korupsi, biaya transaksi, serta persepsi risiko investasi dinilai dapat memengaruhi keputusan investor untuk menanamkan modal di Indonesia.

"Indonesia sangat membutuhkan modal asing karena investasi tersebut mendatangkan dana segar devisa bagi Indonesia. Tetapi investor memiliki banyak pilihan pasar berkembang lainnya," ujar Didik.

Karena itu, Didik menyimpulkan bahwa pergantian kepemimpinan BI tidak akan cukup untuk mengubah fundamental rupiah apabila tidak dibarengi reformasi struktural pada sektor ekonomi domestik dan luar negeri.

"Perubahan kepemimpinan BI hanyalah peristiwa dan siklus biasa, meskipun pergantiannya bercampur politik dan kontroversial," ujarnya.