Ekonom: Indonesia Masih Punya Peluang Tekan Tarif Resiprokal AS

IVOOX.id – Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai adanya peluang yang masih terbuka bagi Indonesia untuk menurunkan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) ke kisaran 20-32 persen.

Meskipun angka akhir dari tarif tersebut masih tetap bergantung pada hasil negosiasi antara Indonesia dan AS yang saat ini masih berlangsung.

"Saya rasa masih ada peluang (tarif) untuk turun di level 20-32 persen. Kalau pun tetap 32 persen, so be it," ujar Wijayanto, di Jakarta, Selasa (8/7/2025), dikutip dari Antara.

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump memutuskan untuk tetap memberlakukan tarif impor sebesar 32 persen terhadap produk Indonesia mulai 1 Agustus 2025. Angka tersebut sama seperti yang diumumkan pada April lalu, meskipun negosiasi intensif antara kedua negara masih terus berjalan.

Menurut Wijayanto, keputusan Trump dibuat tanpa landasan yang jelas. Ia menilai kebijakan itu hanya mempertimbangkan kepentingan domestik AS, terutama soal defisit perdagangan, tanpa perhitungan yang rasional.

"Trump dan timnya bergerak dan berpikir tanpa dasar dan alasan yang jelas, asal angka 32 persen sendiri sangat berlawanan dengan kaidah keilmuan, hanya menghitung berapa nilai defisit perdagangan dibagi dengan total impor AS dari Indonesia. Setelah negosiasi, angka tersebut tetap 32 persen, artinya berbagai tawaran tidak mempengaruhi hasil tarif," ujarnya pula.

Ia juga menyatakan bahwa status Indonesia sebagai anggota BRICS tidak memberikan pengaruh signifikan dalam negosiasi ini. Contohnya, negara lain seperti Thailand yang bukan anggota BRICS juga tetap dikenakan tarif tinggi.

Meski demikian, Wijayanto mengimbau Pemerintah Indonesia untuk tidak terpancing secara emosional dalam merespons kebijakan tersebut. Menurutnya, langkah Trump justru bisa menjadi momentum bagi Indonesia untuk mengevaluasi ulang penawaran dagang yang diberikan kepada AS.

"Jangan terprovokasi, jangan berusaha terlalu all out untuk mendapatkan penurunan tarif," ujarnya lagi.

Ia menambahkan, ada tiga hal utama yang perlu menjadi fokus Pemerintah Indonesia saat ini.

Pertama, memperluas dan memperkuat kerja sama dagang serta investasi dengan lebih banyak negara melalui berbagai platform internasional.

Kedua, meningkatkan daya tarik investasi dan membenahi iklim berusaha di dalam negeri.

Ketiga, memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan secara optimal untuk menciptakan lapangan kerja dan menjaga daya beli masyarakat.

Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dijadwalkan bertolak ke Washington DC, AS, pada Selasa ini guna melanjutkan proses negosiasi tarif dengan Pemerintah AS.

“Usai pernyataan Pemerintah Amerika Serikat (AS) terkait kebijakan terbaru tarif impor untuk Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melanjutkan perjalanan ke Washington DC, Amerika Serikat, setelah sebelumnya mendampingi Presiden Prabowo Subianto ke Brasil,” kata Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Haryo Limanseto, dikutip dari Antara.

Airlangga dijadwalkan bertemu dengan perwakilan Pemerintah AS untuk membahas keputusan tarif 32 persen mendatang. Menurut Haryo, ruang negosiasi masih tersedia dan akan terus dioptimalkan oleh Pemerintah Indonesia.

“Karena masih tersedia ruang untuk merespons sebagaimana yang disampaikan oleh Pemerintah AS, Pemerintah Indonesia akan mengoptimalkan kesempatan yang tersedia demi menjaga kepentingan nasional ke depan,” ujarnya.