Ekonom Didik J Rachbini Kenang Mantan Wapres Hamzah Haz, Pemimpin Negarawan dan Pemikir Kritis

IVOOX.id - Ekonom senior dari Institute for Economic and Financial Research (INDEF), Didik J Rachbini, mengenang mantan Wakil Presiden (Wapres) RI ke-9, Hamzah Haz, yang telah meninggal dunia di kediamannya di Matraman, Jakarta Timur. Hamzah Haz dikabarkan berpulang setelah terjatuh saat hendak melaksanakan salat duha.

"Kita kehilangan lagi politisi negarawan, sekaligus penulis, pemikir, dan kolumnis yang rajin memberikan pencerahan masalah-masalah ekonomi politik, hal kenegaraan, khususnya politik anggaran dan APBN," kata Didik dalam keterangan resmi yang diterima ivoox.id Rabu (24/7/2024).

Hamzah Haz, menurut Didik, adalah seorang pemimpin yang matang dan negarawan pemikir yang menyukai gagasan-gagasan bangsa dalam bidang politik dan ekonomi.

"Tidak ada politisi yang tekun seperti Hamzah Haz dalam menulis masalah politik APBN ini di media massa pada akhir 1980-an dan tahun 1990-an. Tidak hanya menulis tetapi menekuninya dalam praktik kenegaraan dalam pembahasan-pembahasan di DPR di mana ia sekaligus sebagai pimpinan partai oposisi yang loyal," katanya.

Didik menyoroti perbedaan mendasar antara pemimpin seperti Hamzah Haz dengan pemimpin masa kini yang dinilainya kurang mendalam dalam berpikir dan lebih cenderung mencari popularitas.

"Politisi zaman dulu matang ditempa zaman dan selalu bergulat dengan ide kebangsaan. Soekarno, Hatta, Sjahrir, Soedjatmoko, dan pemimpin lainnya menguasai ide pada masanya. Terus terang jika membandingkan pemimpin sekarang dengan perjalanan pemimpin seperti Hamzah Haz dan generasi sebelumnya, kita mengelus dada, jauh seperti bumi dan langit," ujarnya.

Didik juga menyoroti komitmen Hamzah Haz terhadap kepentingan nasional secara keseluruhan tanpa meninggalkan aspek realitas dan rasionalitas. Sebagai contoh, ketika terjadi krisis APBN 20 tahun lalu, Hamzah Haz turun tangan untuk ikut menyelesaikannya, serta saat pro-kontra kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) memuncak pada pertengahan tahun 2000-an.

"Mantan Wakil Presiden Hamzah Haz, yang juga menjadi Ketua Umum PPP, terlibat langsung dalam lobi-lobi untuk mengatasi krisis APBN sekaligus potensi krisis politik. Subsidi kepada barang adalah pemborosan dan harus diganti menjadi subsidi kepada orang. Hamzah Haz ikut mendinginkan suasana dan meskipun tidak populer kemudian menyetujui kenaikan harga BBM dengan alasan kenaikan tersebut sebagai pilihan rasional," kata Didik.

Menurut Didik, Hamzah Haz adalah pemimpin yang pro kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Jika politik populis yang anti rasional dijalankan oleh partai politik, maka pro kontra tersebut akan mengarah kepada krisis politik dan membuat masalah baru gabungan krisis APBN, krisis politik, dan meluas menjadi krisis ekonomi rakyat.

"Politisi sekarang ini justru mengeruk APBN dan mendulang utang di luar kemampuan membayarnya. Mestinya Sri Mulyani bisa berdiri rasional dalam kebijakan seperti Hamzah Haz. Tetapi kasus Perpu 01 dan utang 1.520 triliun rupiah pada tahun 2020 dengan alasan Covid adalah kesalahan sejarah keputusan APBN, yang dampaknya bisa sampai 2-3 periode kepresidenan," ujarnya.

Didik menutup pernyataannya dengan menyampaikan bahwa tidak ada lagi penjaga APBN seperti Hamzah Haz.

"APBN rusak pada sisi penerimaan, sekaligus lebih rusak pada sisi pengeluarannya. Selain rusak karena kesalahan politik dan kebijakan di pusat, APBN juga menjadi target korupsi dan bancakan yang masif di banyak daerah kabupaten/kota, provinsi serta di banyak kementerian dan lembaga negara," katanya.