Dukung Target 20 Juta Wisman, PUPR Pastikan Penanganan Terpadu Infrastruktur KSPN

IVOOX.id, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan penanganan terpadu infrastruktur di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) prioritas sebagai upaya mendukung target 20 juta wisatawan mancanegara pada 2019.

"Hal tersebut dilakukan untuk menunjang tercapainya target kunjungan 20 juta wisatawan mancanegara pada tahun 2019," kata Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR Hadi Sucahyono dalam siaran pers di Jakarta, Senin (1/10).

Menurut dia, Kementerian PUPR saat ini gencar melakukan penanganan infrastruktur terpadu empat sektor untuk 12 KSPN prioritas dalam rangka mewujudkan destinasi wisata "Bali Baru".

Hal tersebut, lanjutnya, antara lain dimulai dari sektor pengembangan konektivitas, sektor pengembangan infrastruktur permukiman, sektor pengelolaan sumber daya air serta penyediaan perumahan.

Ia menerangkan, ke 12 KSPN tersebut adalah Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Pulau Seribu, Borobudur, Bromo-Tengger-Semeru, Mandalika, Wakatobi, Labuan Bajo, dan Morotai, serta Toraja dan Mandeh.

Hadi mencontohkan, untuk KSPN Danau Toba ada sejumlah penanganan seperti sektor konektivitas ada program pembangunan "overpass" dan pembangunan jalan bebas hambatan "Toll Road Development of Medan Kualanamu Project".

"Kemudian untuk sektor infrastruktur permukiman atau keciptakaryaan, yakni pembangunan Sanitasi Masyarakat di Kabupaten Toba Samosir, pembangunan tempat pembuangan akhir sampah di Kabupaten Humbang Hasundutan, penataan kawasan wisata Tomok Tuktuk Siadang, Kabupaten Samosir dan lainnya, jelas Hadi, dikutip Antara.

Selain itu, ujar dia, untuk sektor perumahan di Danau Toba juga terdapat bantuan peningkatan kualitas rumah swadaya sebanyak 6.000 unit.

Ia berharap, dukungan infrastruktur PUPR dalam mengembangan KSPN tersebut mendapat dukungan juga dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota serta masyarakat luas. Menurutnya, pengembangan KSPN kalau hanya mengandalkan pemerintah pusat akan berlangsung lebih lama.

"Kalau terjadi sinergitas dukungan, pengembangan akan berhasil lebih cepat," pungkasnya.