DPR Tekankan Persiapan Haji 2026 Harus Transparan dan Prioritaskan Keamanan Jemaah

IVOOX.id – Anggota Komisi VIII DPR RI Surahman Hidayat menegaskan bahwa persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M harus dilakukan secara antisipatif, transparan, dan berorientasi pada keamanan jemaah. Hal ini dinilai krusial di tengah dinamika ekonomi global serta meningkatnya tensi konflik di kawasan Timur Tengah.

Surahman menjelaskan, Komisi VIII DPR RI telah menerima penjelasan pemerintah terkait penyesuaian Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), yang dipengaruhi oleh kenaikan harga avtur dan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Ia menyebut DPR dapat menerima tambahan biaya tersebut, dengan catatan tidak dibebankan kepada jemaah, melainkan ditanggung oleh negara.

“Dalam penggunaan keuangan negara, Menteri Haji dan Umrah RI harus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait sesuai kewenangan masing-masing dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelas Surahman dalam keterangannya, Sabtu (18/4/2026).

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa setiap tambahan anggaran harus diiringi dengan peningkatan kualitas layanan haji. Salah satu aspek yang disorot adalah kesiapan digitalisasi layanan, termasuk integrasi data antara Kementerian Haji dan Umrah dengan otoritas Arab Saudi guna meningkatkan efisiensi tanpa menambah beban administrasi jemaah.

Terkait pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji, Surahman menegaskan pentingnya transparansi dalam investasi serta pemanfaatan nilai manfaat untuk mendukung keberlanjutan layanan.

“Akuntabilitas dan komunikasi publik yang terbuka harus dijaga agar masyarakat memahami arah penggunaan dana haji,” ujar Politisi Fraksi PKS tersebut.

Selain itu, DPR juga meminta penguatan koordinasi lintas kementerian, terutama dalam aspek kesehatan jemaah, transportasi, serta pengaturan kuota yang masih bergantung pada kebijakan pemerintah Arab Saudi. Komisi VIII memastikan akan terus mengawal seluruh tahapan persiapan haji tahun depan.

Surahman juga menyoroti aspek keamanan sebagai prioritas utama, terutama di tengah eskalasi konflik kawasan. Ia mengapresiasi arahan Prabowo Subianto yang menempatkan keselamatan jemaah sebagai fokus utama dalam penyelenggaraan haji.

“Keamanan adalah fondasi dari seluruh layanan haji. Jamaah harus merasa terlindungi sejak keberangkatan hingga kepulangan. Seluruh jamaah Indonesia harus dapat dipastikan berangkat dengan aman, sehat, dan nyaman,” ujarnya.

Ia turut mendorong pemerintah untuk menjaga transparansi informasi publik agar jemaah tidak terpengaruh isu yang belum terverifikasi. Pembaruan informasi secara berkala serta dukungan psikososial dinilai penting agar jemaah tetap tenang dalam menjalankan ibadah.

“Ibadah haji adalah amanah besar. Negara wajib hadir dengan pelayanan terbaik, transparan, berkeadilan, dan menjamin keamanan jamaah di tengah dinamika geopolitik global,” kata Surahman.