DPR Tekankan Netralitas Kementerian Sosial Jelang Pilkada dan Percepat Digitalisasi Data Bantuan

IVOOX.id – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, mengingatkan jajaran di Kementerian Sosial, termasuk para pendamping program bantuan sosial, untuk menjaga netralitas menjelang Pilkada serentak pada 27 November 2024 mendatang. Dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Sosial di Gedung DPR RI, Selasa (12/11/2024), Wachid menekankan bahwa tidak boleh ada keberpihakan dalam penyaluran bantuan sosial. 

"Tidak boleh ada keberpihakan dalam menyalurkan bantuan sosial," kata Wachid, sambil menekankan bahwa netralitas ini penting untuk menjaga kepercayaan publik di tengah dinamika politik yang berkembang.

Selain menjaga netralitas, Wachid menyoroti perlunya perubahan dalam konsep bantuan sosial agar lebih memberdayakan penerima. Menurutnya, bantuan yang semula hanya berupa pemberian semata perlu diubah menjadi program pemberdayaan ekonomi, sehingga masyarakat dapat mencapai kemandirian secara jangka panjang. “Bantuan sosial harus diubah dari charity base menjadi empowerment base,” ujarnya.

Wachid juga menekankan pentingnya digitalisasi dalam penanganan kesejahteraan sosial. Komisi VIII mendorong Kementerian Sosial mempercepat digitalisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk meningkatkan akurasi dan memastikan bantuan tepat sasaran. Menurutnya, para pendamping sosial perlu memahami teknologi agar dapat menyalurkan bantuan secara efektif. "Kita perlu pendamping yang paham teknologi, supaya bantuan bisa tepat sasaran," ujarnya.

Rapat tersebut juga menggarisbawahi pentingnya sinergi antara Kementerian Sosial dengan kementerian lain, seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Pertanian, serta pemerintah daerah. Wachid menekankan, kolaborasi ini akan memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat, terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan. Kementerian Sosial juga diharapkan meningkatkan koordinasi dengan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

"Kita harus terus mengawal ini demi kesejahteraan masyarakat,” kata Wachid.