September 30, 2024

Update Terbaru virus covid-19
Indonesia

Memuat...

Dunia

Memuat...

DPR Soroti Lagi Polemik Perpanjangan Izin Freeport

IVOOX.id - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto kembali menyoroti soal perpanjangan perizinan PT. Freeport Indonesia (PTFI) yang dipercepat oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mulyanto menilai perpanjangan izin tersebut seharusnya menjadi kewenangan pemerintah yang akan datang.

"Mengenai perpanjangan izin harusnya menjadi kewenangan Pemerintahan yang akan datang, bukan kewenangan Jokowi, apalagi diputuskan di tahun-tahun politik sekarang ini," kata Mulyanto dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (28/11/2023).

Berkaitan dengan hal itu, Mulyanto berharap isu perpanjangan perizinan PT. Freeport ini bisa diangkat para capres dalam masa kampanye Pemilu 2024.

Mulyanto menyebut sesuai PP No. 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di pasal 59 ayat (1): Permohonan perpanjangan jangka waktu kegiatan Operasi Produksi untuk Pertambangan Mineral logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, atau Batubara diajukan kepada Menteri paling cepat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu kegiatan Operasi Produksi.

"Izin pertambangan PTFI sendiri berakhir pada tahun 2041. Bila paling cepat pengajuan izin perpanjangan adalah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun maka pengajuan izin pertambangan tersebut baru bisa diajukan paling cepat pada tahun 2036," katanya.

Mulyanto juga mempertanyakan urgensi perpanjangan perizinan PT. Freeport ini yang dinilai terburu-buru. Mulyanto menyebut Pemerintah kebiasaan memanjakan Freeport dengan melanggar aturan. Sikap ini tidak sehat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Ia mencatat sebelumnya Pemerintah melanggar UU No. 3/2020 tentang Pertambangan Minerba dengan memberi izin ekspor konsentrat tembaga PTFI. Padahal jelas-jelas hal melanggar UU Minerba.

"Jadi terkesan berbagai perundangan yang ada itu gampang dilanggar oleh Pemerintah. Wajar bila publik jadi curiga upaya ini sarat kepentingan politik jangka pendek," tegasnya.

Sementara itu dilai pihak, Pemerintah melalui Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan pihaknya tetap mendukung operasi PT Freeport Indonesia (PTFI) menjelang dioperasikannya smelter kedua di Gresik, Jawa Timur.

"Kami berikan dukungan yang diperlukan, termasuk kemarin perpanjangan untuk peraturan izin ekspor (tembaga)," kata Mendag saat kunjungan kerja ke proyek pembangunan smelter PTFI di Kawasan Ekonomi Khusus Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE), Gresik, Jawa Timur, Selasa (28/11/2023).

Ia juga mengapresiasi perkembangan pembangunan smelter kedua PTFI yang diharapkan segera beroperasi penuh sehingga mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di sekitar smelter.

"Saya bahagia, senang, perkembangan pembangunan smelter sudah mencapai 80 persen lebih. Saya kira ini membanggakan karena dipimpin anak-anak negeri. Konsentrat tembaga dikelola di sini secara bertahap dan kita punya saham mayoritas," katanya.

Reporter: Rinda Suherlina

0 comments

    Leave a Reply