DPR Minta Pemerintah Jaga Pendapatan, Belanja, Defisit, dan Transfer ke Daerah Dalam APBN 2027

IVOOX.id – DPR RI meminta pemerintah memperhatikan empat hal dalam pembahasan dan penyusunan APBN Tahun Anggaran 2027, yakni pendapatan, belanja, defisit dan utang, serta transfer ke daerah.

"Pertama, pendapatan negara harus dihimpun secara adil, tanpa melemahkan daya beli masyarakat dan keberlangsungan dunia usaha. Negara harus menghimpun pendapatan negara secara optimal, tetapi juga harus adil dalam membagi beban," kata Ketua DPR RI Puan Maharani dalam pidato pembukaan Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Jakarta, Jumat (14/8/2026), dikutip dari Antara.

Hal kedua yang perlu diperhatikan ialah mendorong belanja negara yang semakin berkualitas, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil.

Ketiga, defisit dan utang harus dikelola secara hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab. Menurut Puan, setiap pembiayaan perlu mempertimbangkan manfaat, risiko, serta beban bagi generasi mendatang.

"Kebijakan hari ini tidak boleh meninggalkan beban yang tidak adil bagi generasi yang akan datang," ujarnya.

Hal keempat ialah memastikan transfer ke daerah benar-benar memperkuat pelayanan publik, perekonomian lokal, dan pemerataan pembangunan.

Puan menegaskan APBN tidak semata-mata berbicara mengenai besarnya anggaran, tetapi juga manfaat yang dirasakan masyarakat.

"APBN bukan sekadar angka dan program. Bagi rakyat, yang diingat bukan besarnya angka dalam APBN, melainkan seberapa besar APBN mampu mengubah hidup rakyat menjadi lebih baik," katanya.

Menurut dia, ukuran keberhasilan penyusunan APBN adalah sejauh mana kebijakan, program, dan anggaran mampu membuka jalan bagi masyarakat untuk hidup lebih baik.

"Oleh karena itu, ukuran keberhasilan kita dalam menyusun APBN adalah sejauh mana kebijakan, program dan anggaran mampu membuka jalan bagi rakyat untuk hidup lebih baik," tutur Puan.

DPR RI menggelar Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2026.

Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka penyampaian pengantar atau keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya.

Pengamat Sebut Pidato Prabowo Soal Birokrasi jadi Peringatan

Pengamat kebijakan publik Arfianto Purbolaksono mengatakan pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR RI soal birokrasi menjadi peringatan bagi seluruh jajaran, mulai dari level menteri hingga pelaksana kebijakan di lapangan.

Ia menilai pengakuan Presiden bahwa birokrasi kerap menghambat keputusan yang baik adalah sinyal bahwa persoalan tersebut sudah berlangsung lama dan bersifat struktural. Dengan demikian, penanganannya tidak cukup hanya mengandalkan imbauan, tetapi harus disertai langkah nyata dan terukur di setiap level pemerintahan.

"Pidato ini seharusnya menjadi cambuk bagi aparatur birokrasi di Indonesia. Pesan ini tidak boleh hanya menyasar para menteri sebagai pembantu Presiden, tetapi juga harus menembus hingga ke level pelaksana kebijakan di kementerian dan lembaga,” kata Arfianto dalam keterangan di Jakarta, Jumat (14/8/2026), dikutip dari Antara.

Ia mengatakan keberhasilan berbagai target yang telah dicanangkan Presiden dalam pidatonya, mulai dari swasembada pangan dan energi hingga perbaikan program Makan Bergizi Gratis (MBG), sangat bergantung pada kinerja para menteri dan jajaran birokrasi dalam mengeksekusi arahan tersebut secara konsisten di lapangan.

Kegagalan implementasi kebijakan, lanjut dia, kerap terjadi ketika tidak ada kesamaan visi antara pejabat politik dan aparatur birokrasi di bawahnya.

Maka dari itu, menurutnya, para menteri sebagai pembantu Presiden harus mampu mengendalikan dan mengontrol birokrasi di bawahnya agar kerja-kerja pemerintahan benar-benar berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

"Jangan sampai arahan Presiden berhenti di level kebijakan, tetapi gagal diterjemahkan menjadi eksekusi yang konkret dan dirasakan masyarakat," kata Arfianto.

Kendati demikian, ia turut mengapresiasi sejumlah capaian yang disampaikan Presiden Prabowo dalam pidatonya, salah satunya keberhasilan swasembada delapan komoditas pangan yang lebih cepat dari target awal.

"Capaian-capaian ini patut diapresiasi. Namun, apresiasi ini harus berjalan beriringan dengan sikap kritis, khususnya terhadap persoalan birokrasi yang masih menjadi penghambat utama agar capaian-capaian tersebut dapat dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia," katanya.

Dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2026, Presiden Prabowo Subianto menyoroti permasalahan birokrasi yang berbelit-belit.

"Kita harus mengakui masalah bangsa kita adalah antara lain masalah birokrasi yang berbelit-belit, birokrasi yang tidak bekerja dengan efisien," kata Prabowo, dikutip dari Antara.

Prabowo mengatakan bahwa para birokrat kerap menggunakan jabatan dan wewenangnya untuk memperkaya diri, memperkaya keluarga, dan memperkaya kelompok.

"Ini harus kita berantas, bukan kita tutup-tutupi," ujarnya.