DPR Lanjutkan Pembahasan RUU Perampasan Aset hingga Awasi Kasus Penyadapan

Selain itu, rancangan undang-undang (RUU) lain yang pembahasannya juga akan dilanjutkan pada periode 10 November hingga 17 Desember 2026, yakni RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta RUU Perkoperasian.

"Selain melanjutkan pembahasan sejumlah RUU tersebut, DPR RI juga berkomitmen untuk mempercepat penyusunan RUU yang mendesak dan memiliki urgensi tinggi bagi kebutuhan hukum masyarakat," kata Ketua DPR Puan Maharani dalam rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (10/11/2026), dikutip dari Antara.

Menurut Puan, parlemen berkomitmen mempercepat penyusunan RUU dengan tetap mengutamakan kualitas substansi, kehati-hatian, dan partisipasi masyarakat yang bermakna.

Puan menambahkan parlemen turut memberi perhatian pada ketahanan fiskal APBN 2026 di tengah ketidakpastian ekonomi global yang memberi tekanan fiskal melalui dinamika harga minyak bumi, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, dan dinamika pasar modal.

"DPR RI akan memastikan bahwa ketahanan fiskal pada APBN Tahun Anggaran 2026 tetap dapat melindungi perekonomian rakyat dan kesejahteraan rakyat," ucapnya.

Dalam pidatonya itu, Ketua DPR mengajak anggota parlemen menjalankan fungsi kedaulatan rakyat dengan penuh amanah.

Dia juga mendorong para legislator meneguhkan komitmen dalam menjalankan fungsi konstitusional.

Kasus Penyadapan Jadi Fokus Pengawasan DPR

Ketua DPR Puan Maharani menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu fokus fungsi pengawasan parlemen pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 yang resmi dimulai pada Selasa, 10 November 2026.

“Fungsi pengawasan DPR pada masa persidangan ini akan diarahkan pada berbagai isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat dan penting untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah, yaitu satu, penanganan kasus penyadapan Presiden,” kata Puan dalam rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, dikutip dari Antara.

Selain kasus yang menyeret empat perwira tinggi Polri itu, DPR juga menaruh perhatian pada sebelas isu strategis lainnya, yakni penyelesaian persoalan administrasi kewilayahan, penanganan kasus perundungan anak, serta upaya mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga pakan ternak.

Kemudian, percepatan pembangunan rekonstruksi infrastruktur pascabencana; gangguan keamanan, kemacetan, tata ruang dan pertahanan, serta perizinan di kawasan industri; perbaikan ketepatan sasaran dan tata kelola bantuan sosial; serta evaluasi penanganan karhutla dan percepatan penanganan gangguan kesehatan masyarakat yang terdampak.

Berikutnya, kesiapan dan akurasi data dalam reformasi program jaminan kesehatan nasional, pemerataan program revitalisasi sekolah, perbaikan tata kelola dan regulasi pasar modal, hingga penguatan ketahanan energi nasional melalui peningkatan produksi minyak serta lifting minyak dan gas bumi dalam negeri.

Isu-isu tersebut akan dibahas dalam rapat di masing-masing komisi terkait selama periode persidangan 10 November hingga 17 Desember 2026.

“Mengawali masa sidang ini, marilah kita kembali meneguhkan komitmen dalam menjalankan fungsi konstitusional DPR RI untuk menjaga penyelenggaraan negara yang berdaulat, melindungi dan menyejahterakan rakyat,” kata Ketua DPR.