DPR Desak Pemerintah Kerahkan Bantuan Darurat Skala Besar untuk Aceh dan Sumatra

IVOOX.id – DPR RI meminta pemerintah pusat segera mengambil langkah cepat dan terukur dalam menangani bencana banjir bandang serta longsor yang melanda Aceh dan sejumlah wilayah di Sumatra. Dorongan ini disampaikan Anggota Komisi V DPR RI, Irmawan, yang menegaskan bahwa kondisi di lapangan sudah berada pada level darurat kemanusiaan dan membutuhkan intervensi besar dari pemerintah pusat.

Irmawan menjelaskan bahwa sebagian besar wilayah terdampak sudah terisolasi lebih dari satu minggu tanpa pasokan makanan. Jalur distribusi logistik terputus total, sementara masyarakat terus berjuang bertahan hidup dengan sumber pangan yang sangat terbatas. Ia menerima laporan bahwa di sejumlah daerah, warga mulai mengalami kelaparan dan situasi sosial semakin memburuk.

“Kondisi di lapangan sangat memprihatinkan. Banyak daerah terisolasi lebih dari satu minggu tanpa makanan. Ada masyarakat yang bertahan hidup hanya dengan memakan pisang mentah. Stok pangan habis, bantuan belum masuk, dan warga kelaparan. Di beberapa tempat bahkan mulai terjadi penjarahan,” ujar Irmawan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Kerusakan infrastruktur disebut sangat parah. Jalan nasional yang menjadi jalur vital logistik tidak hanya tertimbun longsor, tetapi juga hilang tersapu banjir bandang. Desa-desa di beberapa titik dilaporkan lenyap. Irmawan menyebut skala kehancuran ini memerlukan penanganan luar biasa.

“Banyak badan jalan hilang sama sekali. Kalau ada lima jembatan, lima-limanya hilang. Kalau ada sepuluh, semuanya hanyut,” kata Politisi Fraksi PKB itu.

Dengan kerusakan yang begitu besar, satu-satunya cara distribusi bantuan adalah melalui helikopter. Namun, jumlah armada disebut tidak sebanding dengan besarnya wilayah terdampak dan jumlah pengungsi yang diperkirakan mencapai ratusan ribu hingga lebih dari satu juta jiwa.

Irmawan menilai kondisi ini sudah memenuhi unsur penetapan Bencana Nasional. Dengan status tersebut, pemerintah pusat dapat turun langsung melakukan penanganan penuh, mulai dari evakuasi hingga rekonstruksi jangka panjang. “Ini bukan bencana biasa. Banyak yang menyebutnya ‘tsunami darat’. Penetapan Bencana Nasional sangat penting agar penanganan dapat dilakukan secara total oleh pemerintah pusat,” ujarnya.

Ia juga menyoroti bahwa pemerintah daerah sudah kewalahan karena kekurangan anggaran dan fasilitas kesehatan yang tidak berfungsi akibat listrik padam. Kelangkaan BBM serta terputusnya jaringan komunikasi semakin memperburuk situasi. Beberapa titik bahkan belum bisa dihubungi hingga kini.

“Bantuan dari Malaysia justru sudah tiba lebih dulu di beberapa titik. Ini tidak boleh terjadi. Pemerintah pusat memiliki kapasitas menangani bencana besar seperti ini,” ujarnya.