DPR dan Pemerintah Siapkan Penyesuaian Harga Gas Industri, Upaya Jaga Daya Saing dan Cegah PHK

IVOOX.id – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat koordinasi bersama pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk membahas langkah penyesuaian harga gas bagi sektor industri. Kebijakan tersebut disiapkan sebagai respons terhadap dinamika geopolitik global sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional, khususnya agar dunia usaha tetap kompetitif dan mampu mempertahankan lapangan kerja.

Rapat Koordinasi Penguatan Fiskal dan Moneter tersebut digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2026), dan dihadiri sejumlah pejabat pemerintah serta pimpinan DPR. Hadir dalam pertemuan itu antara lain Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati dan Cucun Ahmad Syamsurijal, Ketua Komisi XI Misbakhun, Wakil Ketua Komisi XI Mohamad Hekal, Ketua Badan Anggaran Said Abdullah, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, perwakilan Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan, PT Pertamina, dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN).

Dalam konferensi pers usai rapat, Dasco menyebut pemerintah membawa kabar positif terkait kebijakan harga gas industri yang diharapkan mampu menjaga iklim usaha di tengah tekanan ekonomi global.

“Ini ada kabar bagus dari Pak Menteri ESDM. Hari ini kita melakukan koordinasi dalam rangka merespons berbagai dinamika geopolitik yang dikaitkan dengan kebijakan untuk mempertahankan ekonomi nasional kita, khususnya di sektor gas,” ujar Dasco dalam keterangan resmi yang diterima Ivoox.id Senin (6/7/2026).

Menurutnya, langkah tersebut menjadi angin segar bagi pelaku industri maupun kalangan pekerja yang sebelumnya menyampaikan kekhawatiran terhadap kenaikan harga gas yang dinilai dapat memengaruhi keberlangsungan usaha dan memicu pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Ini kabar gembira bagi kalangan industri maupun teman-teman dari serikat pekerja yang kemarin mengeluhkan dampak dari harga gas industri yang naik,” katanya.

Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah telah menerima berbagai masukan dari asosiasi industri, termasuk sektor keramik, pelaku usaha lainnya, serta Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, pemerintah menetapkan tiga skema penyesuaian harga gas untuk menjaga daya saing industri nasional.

Dalam kebijakan tersebut, harga gas bumi tertentu (HGBT) bagi sektor industri tetap dipertahankan pada kisaran 6,5 hingga 7 dolar AS per MMBTU. Sementara itu, harga gas pipa untuk industri non-HGBT di wilayah Jawa ditetapkan sebesar 9,6 dolar AS per MMBTU. Adapun harga LNG bagi industri diturunkan menjadi 13 dolar AS per MMBTU dari sebelumnya berada di kisaran 20-23 dolar AS per MMBTU.

Menurut Bahlil, penurunan harga LNG merupakan arahan Presiden untuk memastikan sektor industri tetap mampu beroperasi dan mempertahankan tenaga kerja.

Ia menjelaskan tingginya harga LNG dipicu oleh menurunnya produksi gas di Jawa Barat yang selama ini menjadi pemasok utama kawasan Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta. Akibatnya, pasokan harus didatangkan dari Papua, Sulawesi, Kalimantan, dan wilayah lain sehingga membutuhkan biaya tambahan untuk transportasi serta proses regasifikasi sebelum dialirkan melalui jaringan pipa.

Meski demikian, Bahlil menegaskan Indonesia tidak mengalami kekurangan pasokan gas. Menurutnya, produksi gas nasional masih mampu memenuhi target lifting dalam APBN sehingga pemerintah tidak perlu melakukan impor gas. Persoalan yang dihadapi saat ini lebih berkaitan dengan tingginya biaya distribusi LNG ke kawasan industri.

Dalam rapat tersebut, pemerintah dan DPR juga membahas penguatan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter di tengah ketidakpastian ekonomi global. Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu menilai stabilitas ekonomi makro harus terus dijaga melalui sinergi kebijakan yang mampu merespons kenaikan harga minyak dunia, tekanan inflasi, dan menjaga daya beli masyarakat.

Di sisi lain, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti menyampaikan BI terus memperkuat kebijakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan likuiditas. Sementara Wakil Menteri Keuangan Juda Agung memastikan kondisi fiskal nasional tetap terkendali dengan koordinasi yang terus diperkuat bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan koordinasi antara DPR, pemerintah, Bank Indonesia, Dewan Ekonomi Nasional, dan seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat guna memastikan kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil berjalan selaras, termasuk dalam menjamin ketersediaan gas bagi industri nasional.