DPR dan Pemerintah Percepat Perbaikan Tata Kelola Ekspor SDA

IVOOX.id – DPR RI bersama pemerintah tengah memperkuat koordinasi dalam merumuskan sejumlah langkah strategis guna mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Fokus pembahasan meliputi penguatan sektor ekspor, peningkatan kepastian bagi pelaku usaha dan investor, serta penyusunan regulasi yang mendukung percepatan implementasi berbagai program ekonomi.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026). Dalam kesempatan itu, Dasco didampingi oleh Prasetyo Hadi, Bahlil Lahadalia, Supratman Andi Agtas, serta Dony Oskaria.

Menurut Dasco, koordinasi lintas lembaga menjadi langkah penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah berbagai program strategis yang tengah dijalankan pemerintah. Ia menilai keberhasilan program-program tersebut membutuhkan dukungan kebijakan yang terintegrasi serta komunikasi yang jelas kepada masyarakat dan pelaku usaha.

“Kami melakukan koordinasi bagaimana kita mempercepat pertumbuhan ekonomi, sekaligus kemudian membicarakan tata kelola ekspor yang akan dilakukan oleh PT DSI di bawah Danantara maupun tata kelola ESDM di bawah Kementerian ESDM,” kata Dasco dalam keterangan resmi Senin (8/6/2026).

Ia menjelaskan bahwa penyamaan persepsi antara DPR dan pemerintah diperlukan agar arah kebijakan yang sedang disusun dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat, dunia usaha, maupun investor. Dengan adanya kejelasan informasi, diharapkan kepercayaan pasar dapat terjaga dan iklim investasi menjadi lebih kondusif.

Selain membahas strategi peningkatan pertumbuhan ekonomi, pertemuan tersebut juga menyoroti penguatan tata kelola ekspor yang akan dijalankan oleh PT DSI di bawah pengelolaan Danantara Indonesia. Pembahasan juga mencakup pengelolaan sektor energi dan sumber daya mineral yang menjadi salah satu penopang utama perekonomian nasional.

Dasco menegaskan bahwa kepastian regulasi menjadi faktor penting dalam mendukung implementasi berbagai kebijakan ekonomi. Oleh karena itu, DPR dan pemerintah turut membahas kebutuhan penyempurnaan aturan agar proses pelaksanaan program dapat berjalan lebih cepat dan efektif.

“Kami juga berdiskusi bagaimana membuat aturan-aturan untuk percepatan agar masyarakat, khalayak umum, pelaku pasar, dan investor mendapat informasi yang jelas,” ujarnya.