DPR Buka Suara Soal Tunjangan Fasilitas Rumah Dinas Anggota DPR Rp 50 Juta

IVOOX.id – Anggota DPR RI Ahmad Sahroni menjelaskan alasan pemberian tunjangan rumah sebesar Rp 50 juta per bulan kepada anggota dewan. Menurutnya, skema tunjangan tunai jauh lebih efisien dibandingkan fasilitas rumah dinas yang justru berpotensi membebani keuangan negara.

Sahroni menegaskan bahwa biaya perawatan rumah dinas bisa mencapai sepuluh kali lipat dari tunjangan yang diberikan. “Kalau dikasih fasilitas rumah, biayanya lebih besar. AC rusak, perabotan, dapur, gas, perawatan lain semuanya membutuhkan anggaran yang tidak kecil. Makanya lebih efisien diberikan dalam bentuk tunjangan tunai,” ujarnya dalam ketrangan resmi yang diterima ivoox.id Kamis (21/8/2025).

Ia menambahkan, dengan jumlah anggota DPR yang mencapai 580 orang, negara akan menanggung beban anggaran yang terus membengkak apabila rumah dinas harus dirawat dan diperbaiki setiap tahunnya. Karena itu, sebagian besar rumah dinas kini dikembalikan kepada negara, sementara anggota DPR memilih menggunakan tunjangan tersebut untuk menyewa atau mengontrak tempat tinggal sendiri.

Terkait kritik publik mengenai kurangnya empati DPR terhadap kondisi ekonomi masyarakat, Sahroni menegaskan bahwa anggota dewan tetap menunjukkan kepedulian melalui berbagai kegiatan sosial di daerah pemilihan masing-masing. “Kita ini pejabat publik. Banyak kegiatan bantuan dan empati kepada masyarakat, hanya saja tidak semua perlu dipublikasikan. Ada yang suka tampilkan, ada juga yang memilih diam. Prinsipnya, uang yang diterima anggota DPR juga kembali ke masyarakat,” kata Legislator Fraksi Partai NasDem dari dapil Jakarta III itu.

Meski begitu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini mengakui bahwa persepsi negatif masyarakat terhadap tunjangan DPR tidak bisa dihindari. Namun ia berharap publik memahami bahwa kebijakan pemberian tunjangan rumah justru lebih meringankan beban anggaran negara dibandingkan pemeliharaan rumah dinas yang memakan biaya besar.