DPD Dorong Pemerintah Lakukan Ekstensifikasi Basis Pajak

iVOOXid, Jakarta - Ketua DPD RI Oesman Sapta mendorong pemerintah untuk dapat melakukan ekstensifikasi basis pajak dalam rangka meningkatkan pemasukan yang memadai bagi anggaran negara untuk pembangunan di Tanah Air.

"Kami mendorong pemerintah melakukan ekstensifikasi basis pajak untuk meningkatkan 'tax ratio'," kata Oesman Sapta di Jakarta, Rabu (16/8/2017).

Menurut Oesman, pihaknya meyakini bahwa masih banyak cara dalam rangka untuk memungut pajak melalui tata cara yang lebih murah.

Selain itu, ujar dia, perlu pula untuk didorong diversifikasi sumber-sumber pembiayaan domestik tanpa harus menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat.

Sebelumnya, Anggota Komisi XI DPR Willgo Zainar mengingatkan bahwa penerapan Perppu No 1/2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan harus memastikan bahwa informasi dana nasabah jangan sampai disalahgunakan.

"Hal ini langsung berkaitan dengan nasabah, maka sedikit banyak pasti ada dampaknya," kata Willgo Zainar.

Menurut Willgo, saat ini juga masih belum tahu secara persis reaksi pasar terhadap regulasi itu, tapi secara psikologis dapat terdampak kepada masyarakat.

Politikus Gerindra itu juga meminta agar pihak perbankan perlu melakukan langkah antisipasi terhadap berbagai kemungkinan yang terjadi.

"Bagaimanapun juga, dana pihak ketiga ini cukup besar di bidang perbankan. Oleh sebab itu sosialisasi terhadap Perppu tersebut harus terus digalakkan, dan tingkat kerahasiaan dari informasi yang didapatkan harus bisa terjaga, supaya tidak terjadi permasalahan di kemudian hari," ucapnya.

Dia juga menekankan pentingnya ketegasan dan kepastian hukum agar informasi yang diperoleh terkait dengan dana nasabah itu benar-benar hanya digunakan untuk kepentingan perpajakan saja.

Sebagaimana diwartakan, Pemerintah akan memastikan informasi keuangan yang diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam rangka Automatic Exchange of Information (AEOI), akan dijaga kerahasiaannya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat sidang paripurna DPR di Jakarta, Kamis (27/7) mengatakan, pemerintah terus melakukan peningkatan pengamanan dan kerahasiaan informasi keuangan dengan mengacu pada standar internasional.

Menkeu menegaskan, informasi keuangan tersebut, hanya akan digunakan untuk kepentingan perpajakan dan memenuhi perjanjian internasional di bidang perpajakan. (ant)