Dokumen Kejahatan Terhadap Uighur Bocor, China Musnahkan Dokumen dan Data

IVOOX.id, Beijing - Pemerintah komunis di negara bagian barat laut China, Xinjiang, dilaporkan menghapus data, menghancurkan dokumen, dan memperketat kontrol atas informasi menyusul bocornya dokumen rahasia terkait kamp penahanan massal kaum muslim Uighur dan minoritas Muslim lainnya, demikian menurut sumber orang dan sejumlah kontak pegawai pemerintah di sana.

Diberitakan economictimes.com, Minggu (15/12), para pejabat tinggi membahas bagaimana menanggapi kebocoran tersebut dalam pertemuan tingkat tinggi di markas regional Partai Komunis Tiongkok di Urumqi, ibukota Xinjiang. Para sumber berbicara dengan syarat anonim karena kekhawatiran akan pembalasan terhadap diri mereka sendiri, anggota keluarga dan pekerja pemerintah.

Langkah pemusnahan dokumen iru dilakukan setelah bulan lalu The New York Times menerbitkan pidato-pidato internal di Xinjiang oleh para pemimpin komunis termasuk Presiden Cina Xi Jinping, juga instruksi rahasia bagaimana mengoperasikan pusat-pusat penahanan kaum Uighur dan instruksi tentang cara menggunakan teknologi untuk menargetkan seseorang.

Luas diberitakan sebelumnya, pemerintah China sejak lama berupaya menekan 11 juta warga Uighur dan minoritas Muslim di Xinjiang, termasuk mendirikan kamp-kamp yang menahan 1 juta atau Uighur dan minoritas lainnya untuk diindoktrinasi. Mereka juga dipaksa meninggalkan bahasa, agama, memaksa wanita-wanita kawin dengan warga China, dan memindahkan warga China untuk tinggal di Xinjiang.

Pejabat Xinjiang dan kementerian luar negeri China belum secara langsung menyangkal keaslian dokumen yang bocor, meskipun ketua Partai Komunis Urumqi Xu Hairong menyebut laporan tentang kebocoran itu sebagai "noda dan distorsi berbahaya".

Pemerintah komunis Xinjiang telah memerintahkan kontrol yang lebih ketat pada informasi pada bulan Oktober, termasuk perintah bagi pejabat untuk membakar formulir kertas yang berisi perincian pribadi yang sensitif tentang penduduk di daerah mereka seperti status penahanan mereka, dan untuk berbagai kantor negara bagian untuk membuang komputer, memperketat pengelolaan informasi rahasia, dan memastikan semua informasi terkait dengan kamp terputus dari internet.

"Mereka menjadi jauh lebih serius tentang transfer informasi," kata seseorang warga Uighur.

Kebocoran itu mendorong pemerintah pusat di Beijing memberikan lebih banyak tekanan pada pejabat di Xinjiang. Pembatasan informasi tampaknya lalu dilakukan semakin ketat. Beberapa dosen dan pekerja tingkat distrik di Urumqi telah diperintahkan untuk membersihkan data sensitif di komputer, ponsel, dan penyimpanan cloud mereka, dan menghapus kelompok media sosial terkait pekerjaan.

Dokumen-dokumen yang bocor itu menggambarkan strategi sengaja pemerintah China untuk menangkap dan menahan etnis minoritas bahkan sebelum mereka melakukan kejahatan, dan untuk mengubah pikiran mereka, dan bahasa yang mereka gunakan. Mereka mengungkapkan bahwa fasilitas yang disebut Beijing sebagai "sekolah pelatihan kejuruan" adalah pusat pendidikan ulang ideologis dan perilaku yang dijalankan secara rahasia.

Dokumen juga menunjukkan bagaimana Beijing memelopori bentuk baru kontrol sosial menggunakan data dan kecerdasan buatan yang melakukan pengawasan massal terhadap puluhan ribu orang untuk diinterogasi atau ditahan.

Kebocoran dokumen terjadi pada saat hubungan antara Washington dan Beijing dalam situasi kusut, di tengah negosiasi dagang yang sedang berlangsung dan kekhawatiran AS tentang situasi di Hong Kong.

Pekan lalu, DPR AS menyetujui Undang-Undang Kebijakan Hak Asasi Manusia Uighur, yang bertujuan menekan Tiongkok atas penahanan massal di Xinjiang. Beijing dengan cepat mencela RUU itu karena campur tangan asing. Media pemerintah melaporkan bahwa pemerintah China sedang mempertimbangkan tindakan pembalasan termasuk larangan visa pada pejabat A.S.