Ditjen Perkeretaapian Targetkan 989,29 Kilometer Jalur KA Selesai Tahun Ini

IVOOX.id, Jakarta  - Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan menargetkan penyelesaian 989,29 kilometer jalur kereta api di 2019.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Zulfikri mengatakan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR di Jakarta, Selasa (18/6), Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019, yakni dari 3.258 kilometer, kemudian dalam rencana strategis direvisi menjadi 1.349,70 kilometer.

“Dengan posisi pendanaan APBN dominan. Dalam perjalanannya APBN terkenda, tapi itu sudah memenuhi target anggaran. Perkiraan sampai 2019 ini sampai sekitar 980 kilometer,” kata Zulfikri.

Karena itu, lanjut dia, target pembangunan jalur KA pada kurun 2015-2019 sepanjang 1.349,70 kilometer diprediksi hanya dapat dicapai sepanjang 989,29 kilometer hingga akhir 2019 (73 persen).

“Terdapat ‘backlog’ 360,41 kilometer,” katanya, dikutip Antara.

Dengan anggaran pagu indikatif 2020, direncanakan pencapaian penyelesaian kekurangan (backlog) Renstra sepanjang 70 kilometer dan rencana pembangunan jangka pendek (RPJP) sepanjang 112 kilometer.

Adapun kekurangan 178,41 kilometer akan diselesaikan pada periode selanjutnya.

Zulfikri merinci pagu kebutuhan untuk tahun anggaran 2020 sebesar Rp24 triliun, namun pagu indikatir Rp13 triliun dan pagu indikatif penyesuaian 2020 Rp12 triliun.

Ia menuturkan salah satu faktor penyebab tidak tercapainya target Resntra, yakni kuranganya pendanaan dari APBN serta belum mendapatkan dana pihak swasta atau asing karena belum kunjung mendapatkan investor, terutama untuk proyek-proyek KA di luar Jawa, seperti di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan.

“Tapi belum ‘lending’ (ada pinjaman) sejak lima tahun lalu,” katanya.

Untuk proyek reaktivasi jalur KA, dia mengatakan, masih tertutupi deri pendanaan alternatif PT Kereta Api Indonesia.

Ke depannya, Zulfikri mengaku akan merivisi pendanaan, terutama bersumber dari APBN.

“Kita revisi tadi artinya APBN diperlukan juga untuk di Jawa masih perlu APBN. Kalau di perkotaan untuk mendorong Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU),” katanya.