"PT MNC Land Lido diindikasikan tidak melakukan pengelolaan air larian hujan (runoff) dengan baik. Akibatnya, sedimen dari areal bukaan lahan terbawa ke hulu Danau Lido, menyebabkan sedimentasi dan pendangkalan," kata Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq di Jakarta, Kamis (6/2/2025), dikutip dari Antara.

Menteri LH memerintahkan Deputi Bidang Penegakan Hukum (Gakkum) KLH untuk menyegel dan menghentikan kegiatan pembangunan KEK Lido pada hari ini setelah tim pengawas Gakkum LH melakukan verifikasi lapangan dan menemukan sejumlah pelanggaran.

Deputi Gakkum KLH menemukan aktivitas pembangunan yang tidak sesuai dengan dokumen lingkungan serta pembukaan lahan yang diduga menyebabkan pendangkalan Danau Lido di Desa Watesjaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Keputusan itu juga diambil setelah Menteri LH Hanif melakukan inspeksi mendadak di KEK Lido pada 1 Februari 2025 sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait pendangkalan Danau Lido

Penghentian kegiatan pembangunan KEK Lido hari ini dipimpin oleh Direktur Pengaduan dan Pengawasan Lingkungan Hidup KLH, Ardyanto Nugroho dan bersama tim pengawas telah memasang segel pengawas KLH serta papan pemberitahuan penghentian kegiatan, yang kini berada dalam pengawasan KLH.

Ardyanto menyatakan bahwa hasil verifikasi lapangan mengungkap perbedaan signifikan antara dokumen lingkungan yang telah disetujui dengan realisasi konstruksi di KEK Lido.

"Kegiatan pembangunan yang berlangsung tidak mengelola air limpasan sebagaimana mestinya, sehingga menimbulkan sedimentasi yang mengancam ekosistem di sekitar danau. Ketidaksesuaian antara rencana lingkungan dan pelaksanaan fisik menjadi perhatian serius dalam upaya menjaga kelestarian sumber daya alam," jelas Ardyanto, dikutip dari Antara, Kamis (6/2/2025).

Berdasarkan pengamatan satelit, luas badan air Danau Lido telah mengalami penyempitan drastis, dari alokasi semula sebesar 24 hektare menjadi hanya 12 hektare, dengan kehilangan sekitar 2 hektare badan air.

Atas temuan ini, Ardyanto menjelaskan bahwa pihak pengelola wajib segera memenuhi seluruh perizinan yang belum terpenuhi. Pemerintah akan menerapkan sanksi administratif penyegelan kawasan dan denda keterlambatan, yang akan disesuaikan dengan kecepatan pemenuhan kewajiban oleh pihak pengembang.

Sebagai bagian dari langkah pembuktian ilmiah terkait pencemaran di Danau Lido, tim pengawas telah mengambil sampel air untuk diuji di laboratorium lingkungan yang terakreditasi dan teregistrasi. Saat ini, tim masih menunggu hasil uji laboratorium untuk menentukan langkah lebih lanjut dalam proses penegakan hukum lingkungan.

Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq meninjau Danau Lido di Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (1/2/2025). ANTARA FOTO/Arif Firmansyah

Danau Lido Bogor Alami Pendangkalan hingga 10 Hektare

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan Danau Lido, Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mengalami pendangkalan hingga sekitar 10 hektare.

Hal itu ia ungkapkan saat meninjau langsung kondisi Danau Lido yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido, Sabtu (1/2/2025), setelah Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menerima aduan dari masyarakat.

"Seluas 10 hektare harus dikembalikan menjadi badan air, karena fungsi hidrologisnya demikian sangat pentingnya," kata Hanif, dikutip dari Antara, Sabtu (1/2/2025).

Ia menyebutkan, Danau Lido berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum, luasnya mencapai 35 hektare, tapi saat ini hanya sekitar 11 hektare yang masih sesuai dengan fungsi waduk.

Hanif menekankan kepada semua pihak untuk bersama-sama mengembalikan fungsi Danau Lido yang mengalami pendangkalan akibat berbagai kegiatan pembangunan di bagian hulu.

"Pada prinsipnya kami akan memanggil semua pihak untuk menangani kasus (Danau) Lido ini, bagaimana kemudian peran pemerintah daerah kepada masyarakat yang ada di sini," ujarnya.

Saat ini KLH juga menerjunkan tim pengawas untuk melakukan pemetaan di Danau Lido. Karena, kata dia, selain ada aktivitas KEK, di dekat danau itu juga terdapat banyak aktivitas masyarakat.

Ia pun memandatkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian PU untuk bersama-sama melakukan restorasi Danau Lido.

Tidak hanya pemerintah, menurut dia, para pengelola usaha mulai dari kafe hingga restoran di sekitar kawasan tersebut pun perlu turut berkontribusi untuk mengembalikan fungsi Danau Lido.

"Harus dikeruk untuk Kembali ke fungsi. Ada penghitungan teknik sipil di PUPR yang lebih berwenang. BBWS yang lebih kompeten, jadi nanti kami akan memanggil, berapa lama waktu yang dilakukan untuk menormalisasi," kata Hanif.

Danau Lido dinilai memiliki fungsi yang vital. Selain untuk memenuhi kebutuhan air di kawasan Lido, danau tersebut juga mengalir ke Daerah Aliran Sungai (DAS) Cisadane untuk mencukupi kebutuhan air masyarakat di wilayah hilir.

"Sejujurnya semakin banyak tabungan air di bagian hulu, sangat baik untuk kemudian menyediakan air bagi kawasan di bawahnya. Jadi ini kalau bisa semaksimal mungkin kita restorasi," katanya.

Diskusi Industri Kendaraan Listrik

Budiyanto

Related Articles

0 comments

Leave a Reply