Dirjen Aptika Kemenkominfo Semuel Pangerapan Mundur, Ambil Tanggung Jawab dalam Kasus Peretasan PDNS

IVOOX.id - Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Semuel Pangerapan, mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatanya. Ia mengatakan surat pengunduran dirinya telah diserahkan sejak 1 Juli 2024 kepada Menteri Komunikasi dan Informatikan (Menkominfo) Budi Arie Setiadi.

Dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Kemenkominfo di Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2024), Semuel menyampaikan bahwa keputusannya untuk mundur sudah dipikirkan dengan matang. "Untuk segala sesuatunya ada masanya, untuk apa pun di bawah langit ada waktunya. Tidak terasa hampir 8 tahun yang lalu saya bertemu dengan teman-teman pada saat dilantik,” ujarnya.

Semuel mengatakan surat pengunduran diri sudah diserahkan pada Menkominfo Budi Arie Setiadi.

"Saya menyatakan bahwa per tanggal 1 Juli kemarin saya sudah mengajukan pengunduran diri saya secara lisan dan suratnya sudah saya serahkan kemarin kepada Menteri Kominfo," katanya.

Semuel menjelaskan bahwa alasan utama pengunduran dirinya adalah terkait dengan kasus peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang hingga kini belum kunjung membaik.

"Kejadian ini bagaimanapun juga secara teknis adalah tanggung jawab saya sebagai Dirjen pengampu dalam proses transformasi pemerintahan. Ini adalah masalah yang harusnya saya tangani dengan baik. Itu alasan utamanya," ujarnya.

Untuk diketahui, sejumlah layanan publik pada Kamis, 20 Juni 2024, mengalami kendala akibat adanya gangguan pada PDNS 2. Salah satu layanan yang sangat terdampak adalah sistem Autogate milik Ditjen Imigrasi, yang menyebabkan mobilitas masyarakat terganggu.

Setelah ditelusuri, ditemukan bahwa PDNS 2 mengalami serangan siber berupa ransomware bernama Brain Cipher, sebuah varian baru dari ransomware Lockbit 3.0. Hingga Selasa, 25 Juni 2024, teridentifikasi ada sebanyak 282 instansi yang terimbas dari insiden PDNS 2. Pemerintah pun segera fokus melakukan pemulihan beragam layanan publik yang terdampak dan sekaligus melakukan investigasi forensik digital.