Dino Patti Djalal Ungkap Keyakinan Prabowo atas Peran Negara Muslim dalam Board of Peace

IVOOX.id – Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Dino Patti Djalal, mengungkapkan keyakinan Presiden Prabowo Subianto bahwa kekompakan delapan negara berpenduduk mayoritas Muslim dalam Board of Peace (BoP) memiliki posisi tawar yang kuat dalam dinamika geopolitik internasional, termasuk terhadap Amerika Serikat. Keyakinan tersebut disampaikan Prabowo dalam pertemuan bersama para mantan pejabat Kementerian Luar Negeri dan tokoh diplomasi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Dino menjelaskan bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya solidaritas negara-negara Islam sebagai kekuatan penyeimbang dalam proses pengambilan keputusan di Board of Peace. “Beliau menyatakan, ‘Kami yakin kami bisa mengimbangi karena segala sesuatu yang kita lakukan, kita jamin harus ada kekompakan dengan negara-negara Islam’,” ujar Dino kepada awak media usai pertemuan tersebut.

Selain Indonesia, tujuh negara mayoritas Muslim yang tergabung dalam Board of Peace adalah Turkiye, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Menurut Dino, keberadaan delapan negara tersebut memberikan bobot politik dan diplomatik yang signifikan, terutama dalam upaya mendorong penyelesaian konflik Palestina secara adil dan berkelanjutan.

Dino menilai keputusan Presiden Prabowo membawa Indonesia bergabung dalam Board of Peace merupakan langkah yang realistis di tengah keterbatasan opsi diplomasi yang tersedia saat ini. “Sekarang ini memang satu-satunya opsi di atas meja adalah mengenai Board of Peace,” kata Dino. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa risiko kegagalan dalam memperjuangkan kepentingan Palestina melalui forum tersebut tetap tinggi, mengingat kompleksitas kepentingan para aktor utama yang terlibat, termasuk Amerika Serikat, Israel, dan Hamas. “Risiko gagal tinggi loh karena berbagai faktor,” ujarnya.

Dino menegaskan bahwa Board of Peace bukanlah solusi instan yang dapat menyelesaikan seluruh persoalan konflik. Upaya tersebut mengandung risiko dan tantangan geopolitik yang melibatkan berbagai aktor internasional. Namun demikian, Presiden Prabowo dinilai memahami sepenuhnya keterbatasan dan potensi risiko tersebut. “Intinya adalah suatu eksperimen dan bukan obat yang ampuh, yang bisa menyembuhkan penyakit, segala penyakit. Dan saya melihat beliau realistis mengenai hal ini,” ucapnya.

Selain itu, Dino mengapresiasi penekanan Presiden Prabowo terhadap pentingnya menjaga kekompakan dengan negara-negara Islam sebagai faktor penyeimbang dalam proses pengambilan keputusan di Board of Peace. Sikap kehati-hatian tersebut, menurut Dino, sejalan dengan prinsip dasar kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. “Yang saya paling suka dan ini align juga dengan posisi Foreign Policy Community of Indonesia adalah bahwa kita masuk dengan hati-hati dan terus berpegang pada opsi untuk bisa keluar kalau ini bertentangan dengan prinsip kita dan kepentingan kita,” katanya.

Dino menegaskan bahwa Presiden Prabowo tetap menempatkan kepentingan nasional dan prinsip politik luar negeri Indonesia sebagai prioritas utama. Salah satunya dengan tetap memegang opsi untuk menarik diri dari Board of Peace apabila forum tersebut tidak lagi sejalan dengan cita-cita Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina dan solusi dua negara. “Tadi juga disampaikan Presiden, kita selalu pegang opsi keluar,” kata Dino.

Pertemuan pada 4 Februari 2026 tersebut turut dihadiri sejumlah mantan Menteri Luar Negeri RI, antara lain Hassan Wirajuda, Alwi Shihab, Retno Lestari Priansari Marsudi, dan Marty Natalegawa. Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono serta tokoh Center for Strategic and International Studies (CSIS) Jusuf Wanandi juga hadir dalam forum tersebut.

Melalui pertemuan ini, Presiden Prabowo memberikan penjelasan langsung mengenai pertimbangan strategis Indonesia dalam keterlibatan di Board of Peace. Langkah tersebut dipandang sebagai upaya untuk memastikan bahwa setiap kebijakan luar negeri Indonesia tetap berada dalam koridor kepentingan nasional, prinsip kemanusiaan, serta komitmen jangka panjang terhadap perdamaian dan stabilitas kawasan Timur Tengah.