Dino Patti Djalal Sebut Intimidasi Buzzer Berbayar Ancam Demokrasi dan Reformasi Indonesia | IVoox Indonesia

Dino Patti Djalal Sebut Intimidasi Buzzer Berbayar Ancam Demokrasi dan Reformasi Indonesia

Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal
Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu (18/11/2026). IVOOX.ID/Fahrurrazi Assyar

IVOOX.id – Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, menilai praktik intimidasi oleh buzzer berbayar terhadap individu yang menyampaikan pendapat secara independen menjadi ancaman bagi demokrasi dan reformasi di Indonesia.

Dino menyebut fenomena tersebut berlangsung secara masif dan didukung pendanaan besar. Menurutnya, praktik pengerahan buzzer untuk menyerang pihak yang menyampaikan pandangan kritis merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip dan etika demokrasi.

“Ancaman bagi rakyat Indonesia dalam arti ancaman terhadap demokrasi dan reformasi adalah buzzer yang dibayar untuk mengintimidasi dan menyerang orang-orang yang bicara secara independen. Dan ini sekarang ternyata terjadi secara masif,” kata Dino Rabu (18/11/2026).

Ia secara khusus menyoroti penggunaan buzzer untuk menyerang individu yang menyampaikan kritik dan pemikiran berbeda.

“Dan yang parah adalah kalau orderan itu adalah untuk menyerang orang-orang yang berpikir kritis,” ujarnya.

Dino mengatakan fenomena buzzer juga mulai memasuki ranah politik luar negeri Indonesia. Persoalan tersebut akan menjadi salah satu topik yang dibahas dalam Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP) 2026 melalui sesi khusus.

“Dulu juga tidak pernah saya mengalami fenomena di mana buzzer masuk ke dalam ranah politik luar negeri untuk menyerang aset-aset kita. Aset itu sahabat-sahabat kita gitu,” katanya.

Selain membahas fenomena buzzer, CIFP 2026 akan mengangkat penggunaan istilah “antek asing” dan potensi penyalahgunaannya di ruang publik. Dino mengatakan isu tersebut perlu ditempatkan dalam perspektif akademis agar masyarakat dapat memahami penggunaan istilah tersebut secara proporsional.

“Kita ingin menempatkan ini dalam proporsi akademis. Bagaimana penggunaan dan bagaimana penyalahgunaan dari terminologi ini dan ini saya kira akan menjadi sesi yang menarik,” kata Dino.

FPCI dijadwalkan menyelenggarakan CIFP pada 21 November 2026 di Jakarta dengan tema “Independent and Active Foreign Policy: How to Keep Indonesia, and the World Order, Moving in the Right Direction”.

Pemilihan tema tersebut dimaksudkan untuk merespons dinamika geopolitik global sekaligus membahas posisi Indonesia sebagai kekuatan menengah atau middle power. FPCI ingin menyoroti peran Indonesia dalam mendorong perkembangan konstruktif serta ikut membentuk tatanan dunia ke depan.

Presiden RI Prabowo Subianto dan Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir dijadwalkan menghadiri konferensi tersebut. Sejumlah tokoh lain juga telah memastikan kehadirannya, yakni Menteri Luar Negeri RI periode 2001–2009 Hassan Wirajuda, Menteri Luar Negeri RI periode 2009–2014 Marty Natalegawa, serta Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

Melalui forum tersebut, FPCI akan membahas berbagai tantangan kebijakan luar negeri Indonesia, termasuk dinamika geopolitik dan perkembangan diskursus publik yang berkaitan dengan independensi serta kebebasan menyampaikan pendapat.

0 comments

    Leave a Reply