Din Syamsuddin Minta Muhammadiyah Tolak Konsesi Tambang untuk Ormas Keagamaan

IVOOX.id - Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pondok Labu, M. Din Syamsuddin, memberikan pandangannya mengenai pemberian konsesi tambang batu bara untuk organisasi masyarakat (ormas) keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Meskipun melihatnya sebagai bentuk perhatian pemerintah, ia menilai langkah ini tidak lepas dari sejumlah masalah dan motif politik.

"Dengan husnuzan (berbaik sangka-red), pemberian konsesi tambang batu bara untuk ormas keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah dapat dinilai positif sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada mereka," ujar Din Syamsuddin dalam keterangan tertulis yang diterima IVOOX Kamis (6/6/2024).

Ia juga menyoroti bahwa langkah ini datang terlambat dan menimbulkan kecurigaan akan motif di baliknya. "Namun, hal demikian sangat terlambat, dan motifnya terkesan untuk mengambil hati. Maka, suuzan tak terhindarkan," katanya.

Din Syamsuddin mengingatkan bahwa ketika dia diminta menjadi Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antar Agama dan Peradaban, ia mensyaratkan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggulangi ketidakadilan ekonomi antara kelompok kecil yang menguasai aset nasional dan umat Islam yang terpuruk dalam bidang ekonomi.

"Saya katakan mudah seandainya ada kehendak politik (political will). Yang saya mintakan hanya pemerintah melakukan aksi keberpihakan (affirmative actions) dengan menciptakan keadilan ekonomi dan tidak hanya memberi konsesi kepada pihak tertentu," ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa kini, tiba-tiba ada kehendak politik lewat Menteri Bahlil.

"Kini, tiba-tiba kehendak politik itu ada lewat Menteri Bahlil. Walau tidak ada kata terlambat, namun pemberian konsesi itu tidak dapat tidak mengandung masalah," ujar Din Syamsuddin.

Din Syamsuddin mengatakan, pemberian konsesi tambang batu bara kepada NU dan Muhammadiyah tetap tidak seimbang dengan jasa dan peran kedua ormas Islam tersebut. "Pemberian konsesi tambang batu bara kepada NU dan Muhammadiyah tetap tidak seimbang dengan jasa dan peran kedua ormas Islam itu, dan tetap tidak seimbang dengan pemberian konsesi kepada perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh kelompok kecil tadi," katanya.

Selain itu, ia juga menyoroti masalah lingkungan dan tata kelola tambang yang bisa menjadi jebakan bagi ormas keagamaan. "Pemberian tambang batu bara dilakukan di tengah protes global terhadap energi fosil sebagai salah satu penyebab perubahan iklim dan pemanasan global. Pemberian tambang 'secara cuma-cuma' kepada NU dan Muhammadiyah potensial membawa jebakan," katanya.

Din Syamsuddin juga menyinggung masalah politik di balik pemberian konsesi ini. "Pemberian konsesi tambang batu bara kepada organisasi masyarakat dalam keadaan politik nasional yang kontroversial akibat Pemilu/Pilpres akan mudah dipahami sebagai upaya kooptasi, peredaman tuduhan ketidakadilan, dan di baliknya akan memuluskan jalan penguasaan ekonomi oleh pihak tertentu dan kaum kleptokrat di pemerintahan," ujarnya.

Sebagai warga Muhammadiyah, Din Syamsuddin mengusulkan agar PP Muhammadiyah menolak tawaran tersebut. "Sebagai warga Muhammadiyah saya mengusulkan kepada PP Muhammadiyah untuk menolak tawaran Menteri Bahlil/Presiden Joko Widodo itu. Pemberian itu lebih banyak mudarat dari pada maslahatnya. Muhammadiyah harus menjadi penyelesai masalah bangsa (problem solver), bukan bagian dari masalah (a part of the problem)," ujarnya.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo pada Kamis (30/5/2024) lalu telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) 25/2024 tentang perubahan atas PP 96/2021 mengenai pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara (minerba). Dalam pasal 83A PP 25/2024, regulasi baru tersebut mengizinkan ormas keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah untuk mengelola wilayah izin pertambangan khusus (WIUPK).