Dijanjikan Kerja di Rusia, Enam WNI Diduga Malah Dilibatkan Konflik Bersenjata
IVOOX.id – Keluarga enam warga negara Indonesia (WNI) yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Rusia meminta pemerintah segera melakukan penyelamatan dan pemulangan. Pengaduan disampaikan kepada Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) bersama kuasa hukum dari Haris Azhar Law Office.
Advokat Haris Azhar Law Office, Andi Muhammad Rezaldy, membeberkan keenam WNI tersebut yakni Muhammad Haziq Alatas (27), Adi Poncokusumo (27), Muhammad Abu Bakar Segaf (32), Muchsin Al Idrus (44), Sayyid Hassan Al Jufri (24), dan Hasan (28). Berdasarkan keterangan keluarga, sebagian korban berada di wilayah konflik, sedangkan lainnya masih di Rusia.
"Kasus ini bermula ketika para korban ditawari pekerjaan di bidang logistik, medis, dan pekerjaan umum oleh seseorang berinisial MI. Mereka dijanjikan gaji besar serta tidak akan ditempatkan di wilayah konflik bersenjata," jelas Andi dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).
Tergiur tawaran tersebut, kata Andi, para korban berangkat ke Rusia menggunakan visa turis pada 2026, tetapi setibanya di sana justru diduga dilibatkan dalam aktivitas konflik bersenjata yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang dijanjikan. Saat berusaha kembali ke Indonesia, mereka menghadapi berbagai hambatan.
"Bahkan, ada yang diminta membayar hingga Rp200 juta untuk bisa pulang. Beberapa korban juga disebut mendapat ancaman pencabutan status kewarganegaraan Indonesia jika keluarga mengetahui kondisi mereka," terang Andi.
Karena itu, Andi meminta pemerintah segera mengusut tuntas dugaan TPPO tersebut, termasuk jaringan perekrutannya. Ia juga meminta Kementerian HAM mengawal penanganan kasus tersebut melalui koordinasi dengan Bareskrim Polri, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta Kementerian Luar Negeri.
"Kami berpandangan bahwa peristiwa ini merupakan kasus TPPO dan keenam WNI tersebut adalah korban yang berhak mendapatkan perlindungan," ucap Andi.
Sementara itu, salah satu keluarga korban, Muznah, mengaku telah melaporkan persoalan tersebut kepada Kementerian Luar Negeri. Namun, hingga kini belum ada kejelasan tindak lanjut, padahal beberapa korban dilaporkan mengalami luka serius akibat serangan drone.
"Kami sudah melaporkan hal ini ke Kementerian Luar Negeri, tetapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut yang jelas. Padahal, beberapa korban sudah mengalami cedera serius, mulai dari luka parah di bagian kaki hingga bagian vital lainnya akibat serangan drone," jekss Muznah.
Selanjutnya keluarga korban berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk memastikan keselamatan dan memulangkan keenam WNI tersebut ke Indonesia. Penanganan kasus ini diharapkan dilakukan secara cepat dan terkoordinasi agar hak-hak para korban tetap terlindungi.
0 comments