Diisukan Mundur, Gibran Bakal Fight di PTUN

IVOOX.id – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengaku mendapat masukan dari Presiden Prabowo Subianto saat keduanya bertemu di Istana Kepresidenan, Selasa, 10 November 2026. Salah satu pesan yang disampaikan Prabowo adalah meminta Gibran tetap memperjuangkan persoalan ijazah melalui jalur hukum.
Gibran mengeklaim, Prabowo menyarankan agar dirinya melanjutkan proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Prabowo juga meminta dirinya untuk menyiapkan seluruh dokumen pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar (SD) hingga sarjana (S1) diminta untuk dihadirkan dalam persidangan.
"Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1. Dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA, itu saja, terima kasih selamat sore," beber Gibran kepada awak media di Kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).
Pernyataan Gibran tersebut disampaikan setelah pertemuannya dengan Prabowo menjadi sorotan menyusul kabar mengenai keinginannya untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden. Niat tersebut sebelumnya diungkapkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi setelah pertemuan keduanya di Istana Kepresidenan.
Prasetyo membenarkan bahwa Gibran menemui Prabowo pada Selasa pagi. Pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam itu turut membahas dinamika yang berkembang menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
"Kami infokan ke seluruh masyarakat memang benar pagi hari tadi Pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden," ucap Prasetyo.
Menurut Prasetyo, dalam pembicaraan tersebut Gibran menyampaikan keinginannya untuk mengundurkan diri dari jabatan orang nomor dua di Indonesia. Namun, Prasetyo membantah kabar yang menyebut Prabowo menolak permintaan pengunduran diri tersebut.
"Di antara dalam pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA," jelas Prasetyo.


0 comments