Digitalisasi Data Base Penyedia Pemerintah Untuk Transparansi dan Pemerataan

IVOOX.id - Pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintahan kerap kali menjadi perhatian bagi masyarakat karena besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi belanja Kementerian/Lembaga dengan menggunakan APBN. Pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik yang bertugas sebagai PR pemerintah, belanja paling besar adalah terkait dengan kegiatan diseminasi informasi, salah satunya penggunaan media luar ruang.

Besarnya belanja terhadap media luar ruang ini memaksa Ditjen IKP untuk terus berinovasi dengan memaksimalkan efisiensi, akuntabilitas dan transparansi dalam proses pengadaan dan pertanggungjawabannya.

“Hasil pemeriksaan audit eksternal seringkali fokus kepada tidak adanya standar atau acuan yang jelas terkait dengan pengadaan media luar ruang, hal ini yang membuat kami berupaya untuk memikirkan bagaimana caranya agar pengadaan tersebut dapat memiliki acuan yang jelas sesuai dengan kondisi di lapangan“ ujar Very Radian Wicaksono, Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) Ahli Madya di Sekretariat Ditjen IKP.

Pada acara Sosialisasi Rancangan Buku Basis Data Media Luar Ruang Billboard, Very menyatakan bahwa sosialisasi ini memperkenalkan Sistem Basis Data Penyedia Untuk Pengadaan Media Luar Ruang yang merupakan produk proyek perubahan Diklat Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII Tahun 2024, output dari sistem ini merupakan inovasi untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi dalam belanja diseminasi pemerintah. Hal ini dikarenakan sistem ini secara spesifik memberikan penilaian terhadap titik-titik media luar ruang yang ada di Indonesia. Bukan secara nilai rupiah saja, tetapi juga mencakup audience dan segmentasinya.

“Jadi aspek yang dinilai bukan dari harga saja. Tapi kami juga menilai dari aspek legalitas, teknis, dan lokasi, sehingga ini bisa disesuaikan dengan sasaran yang ingin dicapai oleh pengguna”, jelas Very yang menjabat sebagai Ketua Tim Keuangan Ditjen IKP.

Pada tahun 2024 ini ada 187 kota di 34 provinsi, yang melibatkan 1.809 titik media luar ruang, atau bertambah 543 titik dibandingkan tahun 2023. Hal ini dilakukan dengan cara persuasi kepada 133 penyedia layanan untuk ikut berpartisipasi dalam penyusunan data base ini.

“Ini kerja yang berkelanjutan, untuk jangka menengahnya kami berharap data ini dapat digunakan kementerian dan lembaga lainnya. Beberapa workshop akan kita gelar untuk mesosialisasikan penggunaan data base ini. Target jangka panjangnya adalah sistem data ini dapat menjadi standar pengadaan nasional untuk pengadaan media luar ruang”, jelas Very.