Diduga Kepala Desa Beri Bantuan ke KKB, Pencairan Dana Desa di Pemkab Lani Ditunda

IVOOX.Id, Jayapura - Sehubungan dengan himbauan dari Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw berkaitan adanya informasi bahwa ada oknum Kepala Kampung memberikan dana/uang kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), tidak ditampik oleh Sekertaris Daerah Lany Jaya Christian Sohilait.

Namun kejadian ini terjadi di distrik – distrik yang berbatasan dengan tempat lintasan kelompok KKB ini

Kata dia di Tiom yang merupakan ibu kota kabupaten, bisa terjadi di lima distrik pertama di distrik Wando Barat yang ada 8 kampung. Kemudian Distrik Kuyawage, Balingga Barat, Distrik Balingga dan Ayunati.

Diungkapkannya karena KKB ini sering melintasi lima distrik ini, maka kemungkinan mereka bisa menekan/mengintimidasi para kepala – kepala kampung untuk memberikan dana.

“Karena itu bagi saya secara regulasi saya setuju bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Yang kita kesulitan ketika mereka punya hubungan kekeluargaan dengan teman -teman KKB. Hal ini juga telah saya sampaikan kepada kapolda Papua,”akunya.

“Saya tanyakan kepada Pak Kapolda, bagaimana kalau mereka ini punya hubungan kekerabatan. Tetapi kita tidak ada urusan dengan itu,. Pemerintah kami tidak ada lagi kita berikan dukungan kepada KKB lewat dana kampung,”tambahnya.

Untuk itu Pemkab Lani Jaya telah membuat kebijakan menjelang tanggal 1 Desember, tidak ada dana desa/kampung yang dilakukan pencairan. Hal ini sebagai langkah antisipasi agar dana yang cair itu tidak sampai jatuh ke tangan KKB.

Kalaupun nantinya dalam praktek tiba – tiba mereka mengambil babi dari kepala kampung, itu tidak ada urusannya dengan Pemerintah.

Dirinya menduga ada beberapa kepala kampung yang memberikan uang pribadinya kepada Kelompok ĶKB. Namun dari dana kampung dirinya menegaskan tidak ada.

Nantinya dana kampung ini baru akan dikucurkan setelah 1 Desember kepada setiap kampung.

Saat ini ada 351 kampung di Lani Jaya dimana 5 distrik diantaranya masuk zona merah yang merupakan daerah lintasan dari Puncak, Puncak Jaya dan Nduga yang selalu diawasi Pemkab Lani Jaya.

Diakuinya ada beberapa kepala kampung yang sudah menemui dirinya dan mengaku telah ditekan oleh kelompok yang kerap membuat gangguan kamtibmas itu. “Mereka mengaku dipukul, ditendang dan diinjak, diancam. Saya sampaikan kepada mereka memang aturannya seperti itu dan tidak ada cerita. Saya katakan kita tidak bisa ambil uang secara langsung. Kita sekarang di filter oleh pemerintah dan itu yang kita lakukan,”ujarnya.

Soal perlindungan keamanan terhadap para kepala kampung ini. Sohilait menegaskan diantara beberapa kepala kampung dan KKB masih ada yang punya hubungan kekeluargaan.

“Mereka tentunya akan berpikir, jika hendak membunuh sesama keluarganya akan membuat masalah baru dan bisa kena denda. Saya pikir kalau dapat pukul dan ditendang bisa saja terjadi. Akan tetapi kalau sampai hilangkan nyawa mereka akan berpikir dua kali. Karena mereka ini sama – sama anak asli dan sama – sama yang punya wilayah,” bebernya.

Belajar dari pengalaman, ada seorang aparat kampung yang bernama Lius Murib. Saat itu kelompok KKB dari Nduga dibawah pimpinan Egianus Kogoya datang ke Kuyawage karena ada kedukaan keluarganya. Aparat kampung Luis memberikan batas waktu bahwa selesai duka, selama beberapa hari segera tinggalkan tempat ini. Karena wilayah ini adalah area pengungsi dan sebagai aparat kampung dirinya tidak menginginkan ada pertumpahan darah.

“Egianus merontak, dia (Luis Murib-red) juga angkat panah. Dari situ kami tidak khawatir. Kecuali yang jadi kepala kampung orang Ambon, Jawa, Batak kita akan tarik. Tetapi kalau anak asli, saya pikir mereka akan tau apa yang mereka lakukan dari sisi adat dan keluarga,”ceritanya.

Tak Ada Aparat Keamanan Diungkapkannya saat ini di Distrik Kuyawage belum ada aparat TNI/Polri. Kata Christian, pemerintah memang belum membutuhkan., karena belum ada jalan tembus dan transportasinya semua dengan pesawat.

“Kalau ada anggota yang tertembak dan terluka serta butuh evakuasi, itu menjadi beban buat kami dan mereka juga. Karena itu kita tunggu sampai jalan tembus yang tersisa 8 km ini selesai. Sekarang sudah ada di Puncak Kuyawage Satu. Sedikit lagi sudah berada di Wanuga dan sedikit lagi ke Mume baru masuk Kuyawage,”jelasnya rinci.

Setelah jalan tembus ini selesai, pihaknya akan meminta kepada pihak TNI untuk melakukan assesment ulang, apakah jalan ini sudah layak atau tidak untuk distribusi logistik.

“Kalau sudah layak baru diputuskan,Silahkan mereka putuskan berapa anggota yang layak berada disana.Apakah perlu gabungan ataukah mereka sendiri. Yang jelas kami dari pemerintah fokuskan jalan ini selesai dulu.Setelah jalan dari Tiom tembus, Danau Habema tembus maka kita akan dan proses evakuasi bisa dari segala arah ditambah dengan lapangan terbang yang sudah kita selesaikan di Kuyawage,”tandasnya.