Di Depan MPR RI Jokowi Beberkan Bukti Keberhasilan Ekonomi

IVOOX.id, Jakarta - Dalam sidang tahunan MPR RI Presiden Jokowi menegaskan pentingnya pemerataan dan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia.

Karena pembangunan ekonomi menjadi perhatian serius pemerintah khususnya keadilan bagi 40 persen lapisan masyarakat di bawah.

“Kita bersyukur bisa mencapai tingkat ketimpangan terendah dalam 6 tahun terakhir, yaitu Rasio Gini sudah turun menjadi 0,389. Tapi, upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak pernah berhent untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat,” tegas Jokowi di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (16/8/2018).

Untuk itu pula kata Jokowi, pemerintah melakukan penyelesaian sertifikasi tanah bagi rakyat sehingga rakyat terhindar dari konflik kepemilikan lahan dan juga rakyat memiliki kepastian hukum atas kepemilikan aset, sehingga dapat mereka manfaatkan untuk kegiatan ekonomi produktif serta peningkatan kesejahteraan keluarga.

“Langkah percepatan itu membuat penerbitan sertifikat dari yang tadinya hanya selesai 500 ribu atau 800 ribu bidang sertifikat per tahun, saat ini sudah jutaan sertifikat tanah bisa diselesaikan setiap tahunnya. Tahun lalu, target 5 juta sertifikat tanah sudah tercapai dan pada tahun 2018 dan tahun 2019 target yang ingin dicapai akan terus meningkat,” jelas Jokowi.

Bersamaan dengan sertifikasi tanah tersebut, pemerintah terus menggencarkan reforma agraria dan redistribusi lahan. Sampai tahun 2017 telah dilepaskan area dari kawasan hutan negara, sekitar 977 ribu hektare.

Demikian pula untuk Perhutanan Sosial, sudah diberikan 1,7 juta hektare akses kawasan hutan yang dapat dikelola oleh masyarakat.

Proses pengelolaan lahan kawasan hutan itu disertai dengan pendampingan agar tujuan utama untuk peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat bisa tercapai.

Keberpihakan pada rakyat juga turut diwujudkan Pemerintah dengan program pembangunan sejuta rumah. Untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar rakyat, Pemerintah juga memperluas akses perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Pemerintah dalam 4 tahun terakhir terus memangkas suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari yang awalnya 22 persen, saat ini sudah diturunkan menjadi hanya 7 persen.

Pajak Penghasilan (PPh) final bagi UMKM turut dipangkas dari 1 persen menjadi 0,5 persen agar UMKM dapat lebih cepat naik kelas, sehingga yang kecil menjadi menengah, yang menengah menjadi besar, menjadi pengusaha-pengusaha nasional yang kuat dan tangguh.

Sedangkan bagi usaha ultra mikro sekaligus sebagai pemberdayaan ekonomi umat kata Jokowi, pemerintah menggencarkan pembentukan lembaga keuangan Bank Wakaf Mikro.

“Sebagai salah satu solusi yang diperlukan, untuk mendukung usaha produktif yang dilakukan ummat dan masyarakat bawah,” jelas Jokowi.

Selain itu, pemerintah juga melakukan revitalisasi pasar-pasar rakyat agar bisa bersaing dengan pasar-pasar modern dan menjadi wadah bagi UMKM dalam menggerakkan ekonomi lokal.

Salah satu wujud keadilan itu adalah program BBM Satu Harga sehingga saudarasaudara kita yang berada di pegunungan Papua, di pulau-pulau terdepan, di kawasan perbatasan, tidak membeli BBM lebih mahal beberapa kali lipat dibanding saudara-saudara satu bangsa, satu tanah air di Pulau Jawa.

Terobosan lain menurut Jokowi, dengan peningkatan jumlah Dana Desa yang sejak tahun 2015 hingga tahun 2018 total alokasi-nya sudah mencapai Rp187,65 triliun.

“Dana Desa kita fokuskan untuk perbaikan pelayanan infrastruktur dasar bagi warga desa serta meningkatkan ekonomi produktif yang digerakan oleh Badan Usaha Milik Desa dan pelaku UMKM di desa. Sehingga Dana Desa bisa menjadi stimulus untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa, maupun dalam upaya mengatasi kemiskinan di pedesaan,” pungkasnya.