Denny JA Berharap Jokowi Perkuat Politik Reformasi

IVOOX.id, Jakarta - Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA berharap Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dalam lima tahun ke depan mampu memperkuat politik reformasi.

"Pemilu presiden 2019 sudah selesai. The game is over. Putusan MK sudah final. Penetapan KPU sudah final yaitu kemenangan pasangan Capres-Cawapres terpilih Jokowi-Ma'ruf Amin," kata Denny JA seusai menerima The Legend Award di Jakarta, Selasa (2/7), seperti dilansir Antara.

Denny mengatakan, ada 4 kelompok ideologi yang ikut mewarnai dalam pilpres 2019. Seandainyapun terjadi koalisi antara Jokowi dan Prabowo, pertarungan 4 ideologi itu akan terus berjalan. Ideologi politik reformasi yang memenangkan dalam Pilpres 2019, katanya.

Menurut Denny, ada 4 ideologi yang kini hidup ruang publik Indonesia, yaitu pertama, ideologi politik reformasi. Paham ini mulai dibawa oleh Presiden Habibie ketika ia menjadi presiden pertama era reformasi. Lalu dilanjutkan Gus Dur, Megawati, SBY dan sekarang Jokowi.

"Paham politik reformasi adalah varian demokrasi yang khas Indonesia. Ada kebebasan politik di sana. Berbeda dengan Orde Baru ataupun Orde Lama. Ada kebebasan ekonomi. Semua warga negara punya hak yang sama, apapun agamanya," katanya.

Tapi berbeda dengan demokrasi di barat, di Indonesia, Indonesia pun punya Kementerian Agama. Negara memberikan peran yang lebih besar pada agama, dibanding demokrasi barat.

Denny mengatakan, ideologi politik reformasi mendapat tantangan dari 3 ideologi lainnya, yaitu ideologi Islam Politik atau ideologi kedua.

"Paham ini menginginkan syariat Islam lebih berperan di ruang publik. Bentuknya bisa macam- macam. Bisa Negara Islam. Bisa sistem khilafah. Bisa juga dengan nama NKRI bersyariah," ujarnya.

Ketiga, ideologi “kembali ke UUD 45 yang asli.” "Paham ini tak menyetujui sistem politik ekonomi yang berlaku sekarang. Mereka menganggapnya, secara politik terlalu liberal. Secara ekonomi, terlalu memberikan ruang pada perusahaan asing," katanya.

Keempat, ideologi hak asasi manusia. "Paham ini juga banyak mengkritik pemerintahan Jokowi karena dianggap justru karena kurang liberal. Jika ideologi Islam politik menganggap pemerintahan Jokowi terlalu liberal, pendukung hak asasi manusia justru sebaliknya yaitu menganggap kurang liberal," katanya.