Delegasi RI Bertolak ke AS untuk Negosiasi Tarif

IVOOX.id – Pemerintah Indonesia sedang menyusun langkah strategis dalam merespons kebijakan tarif baru yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa Indonesia akan menyampaikan posisi resminya dalam forum bilateral dengan otoritas AS.

Dalam rapat koordinasi teknis terbatas, Airlangga mengungkapkan bahwa delegasi Indonesia akan segera bertolak ke Washington DC antara 16 hingga 23 April 2025. Rombongan ini terdiri dari beberapa menteri yang ditugaskan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan lobi diplomatik.

“Menteri Luar Negeri sudah lebih dulu berangkat. Besok saya, Ibu Mari Elka Pangestu, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menyusul ke Washington. Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani juga akan ke sana karena ada pertemuan dengan Bank Dunia,” kata Airlangga dalam konferensi pers, Senin (14/4/2025).

Delegasi ini dijadwalkan melakukan pertemuan penting dengan para pejabat tinggi dari berbagai lembaga AS, termasuk United States Trade Representative (USTR), Departemen Perdagangan, Departemen Luar Negeri, dan Departemen Keuangan.

Airlangga menyebut bahwa Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang mendapat undangan untuk berdialog langsung terkait kebijakan tarif tersebut. Hal ini merupakan tindak lanjut dari surat resmi yang telah dikirimkan pemerintah Indonesia kepada tiga kementerian utama di AS, dan mendapat respons positif.

Untuk menunjang diplomasi tersebut, pemerintah tengah menyusun dokumen non-paper yang berisi poin-poin strategis. Dokumen ini mencakup isu tarif, hambatan non-tarif, investasi bilateral, serta usulan kerja sama resiprokal yang ingin dijajaki oleh Indonesia.

“Semua persoalan terkait perdagangan, investasi, dan keuangan akan kami bahas secara menyeluruh di sana,” ujar Airlangga.

Ia juga menekankan pentingnya mengantisipasi dampak selisih nilai ekspor-impor (delta) yang mungkin ditimbulkan akibat kebijakan tarif baru AS, termasuk perlindungan bagi perusahaan Indonesia yang telah berinvestasi di AS, maupun sebaliknya.

“Keputusan akhir tentu akan sangat ditentukan dari hasil pembicaraan langsung di Washington nanti,” tutupnya.