Data Pertumbuhan BPS Diragukan, Istana Langsung Bereaksi

IVOOX.id, Jakarta - Menyusul adanya keraguan sejumlah ekonom asing terhadap data pertumbuhan ekonomi yang dilansir Badan Pusat Statistik (BPS), pihak Istana langsung bereaksi.

Juru Bicara Presiden Joko Widodo, Fadjroel Rachman di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (7/11), mengatakan Pemerintah Indonesia selalu menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas.

“Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah meminta BPS untuk menangani sangat serius pernyataan dari sebuah lembaga riset ini dengan alasan bahwa kami sebagai pemerintah selalu menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas. Jadi meminta BPS untuk mengundang para ekonom lembaga riset untuk menjelaskan mengenai metodologi riset dan bagaimana data tersebut disampaikan,” kata Fadjroel, dikutip Antara.

Seperti diberitakan IVOOX.id, Selasa (5/11), dua ekonom menyatakan keraguan atas data BPS.

“Kami kurang percaya dengan angka-angka resmi PDB Indonesia, yang stabil selama beberapa tahun terakhir,” ungkap ekonom di Capital Economics Ltd di London, Gareth Leather, dikutip bnnbloomberg.ca.

Leather mengatakan dalam laporannya, pelacakan yang dilakukan Capital Economics yang didasarkan pada indikator bulanan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia telah melambat tajam selama setahun terakhir.

Senada dengan Leather, ekonom Natixis SA di Hong Kong, Trinh Nguyen juga mempertanyakan angka pertumbuhan Indonesia lewat cuitannya di Twitter. "Saya tidak tahu, bagaimana caranya ekonomi dapat tumbuh pada tingkat yang sama untuk waktu yang begitu panjang seperti yang dimiliki Indonesia, di saat pengeluaran pemerintah lemah, investasi melambat, impor mengalami kesulitan," kata dia.

Merespons hal itu, pada Kamis (7/11), pukul 09.00 WIB, BPS bertemu dengan 15 ekonom dan lembaga riset yang khusus diundang oleh BPS untuk kemudian BPS menjelaskan mengenai metodologi dan cara untuk mendapatkan data pertumbuhan ekonomi.

“Walaupun sebelumnya BPS sudah menyatakan data yang mereka ambil berdasarkan metodologi, yang mereka pakai itu sudah dalam monitoring lembaga internasional seperti IMF dan lembaga lainnya baik yang ada di Indonesia maupun yang internasional,” katanya, dikutip Antara.

Fadjroel menjelaskan, BPS merupakan lembaga negara yang menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas.

“Agar semua yang disampaikan kepada publik betul-betul dapat dipercaya kemudian bersifat ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Fadjroel yang khusus datang ke ruangan wartawan di Istana untuk menjelaskan hal tersebut.