Data Pangan Terbaru Bisa Digunakan Mulai 2020, Harapan Pemerintah

IVOOX.id, Jakarta - Pemerintah berharap penyediaan data pangan terbaru dapat digunakan mulai 2020 untuk mengatasi persoalan pasokan bahan makanan.

"Tahun depan, kita targetkan ada data baru sudah dipakai untuk pertanian. Teknisnya masih ada rapat selanjutnya," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto seusai memimpin rapat koordinasi di Jakarta, Kamis (7/11).

Airlangga mengatakan pengadaan data pangan ini merupakan bagian dari upaya penyediaan bahan makanan dan pemenuhan pasokan dalam negeri secara tepat yang selama ini terganjal oleh akurasi data.

"Kalibrasi data pangan, tadi ada kesepakatan untuk itu. Tinggal teknisnya kalibrasi perlu surat dari Kementerian ATR, lalu ke BPS dan Kementan," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memastikan data mengenai lahan dan produksi ini akan digunakan oleh Presiden hingga tingkat pemimpin daerah agar tidak ada lagi perbedaan pandangan mengenai jumlah pasokan pangan yang tersedia.

"Kita dalam 100 hari ingin memiliki kejelasan lahan saya yang akan panen dimana saja, seperti apa kemampuan kita. Kita kan harus menjamin bisa memberi makan 267 juta. Maka itu menjadi langkah, tidak boleh melihat itu sebagai masalah kecil," kata Syahrul.

Ia memastikan pengadaan data pangan yang bersinergi dengan penggunaan citra satelit maupun teknologi berbasis kecerdasan ini dapat menciptakan data yang lebih akurat bagi semua pihak.

Dengan demikian, pemerintah diharapkan tidak lagi gamang dalam mengambil keputusan dalam penyediaan pasokan bahan makanan termasuk ketika keputusan untuk impor pangan harus dilakukan.

"Makanya di sini kita putuskan, semua orang terlibat dan melihat, bagaimana kondisi yang ada, bagaimana harus antisipasi. Ingat, masalah makan tidak bisa menunggu, tidak boleh berspekulasi," ujarnya, dikutip Antara.

Sebelummya, pemerintah dalam rapat koordinasi membahas program prioritas dan program kerja 2020-2024 menyatakan terdapat 15 program percepatan (Quick Wins) yang akan menjadi prioritas untuk diselesaikan dalam jangka waktu enam bulan.

Salah satu program tersebut adalah kemitraan pertanian berbasis teknologi yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan pasokan pangan yang hampir selalu terjadi setiap tahun akibat kurang akuratnya data.