Dasco Sebut Kasus Penyadapan Dibahas Prabowo Bersama 10 Mantan Kapolri
IVOOX.id – Wakil Ketua DPR RI Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam), Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa dugaan penyadapan ilegal menjadi salah satu persoalan yang disinggung dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan 10 mantan Kapolri. Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis, termasuk penanganan dugaan penyadapan yang kini tengah ditangani aparat penegak hukum.
Dasco mengatakan, informasi mengenai pembahasan isu tersebut diperolehnya dari pihak lain. Namun, ia belum mengetahui secara terperinci substansi pembicaraan maupun kemungkinan adanya instruksi khusus dari Presiden Prabowo terkait pengungkapan kasus tersebut.
“Yang saya dengar memang ada sedikit pembahasan soal penyadapan ilegal. Kita sama-sama tahu bahwa pada saat ini persoalan tersebut sudah ditangani oleh aparat penegak hukum, sehingga itu menjadi salah satu bagian daripada pembahasan yang disampaikan Presiden,” ujar Dasco dalam keterangan resmi yang diterima Ivoox.id, Senin (9/11/2026).
Saat ditanya mengenai kemungkinan Presiden memberikan perhatian khusus terhadap penanganan kasus itu, Dasco menegaskan dirinya tidak dapat memastikan karena tidak menghadiri pertemuan tersebut.
“Saya tidak tahu karena saya tidak ikut dalam pertemuan kemarin, apakah ada atensi khusus atau tidak,” katanya.
Selain melalui proses penegakan hukum, Dasco menyebut persoalan penyadapan berpotensi dibahas dalam agenda legislasi DPR RI melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan. Menurutnya, sejumlah fraksi telah menyampaikan usulan secara informal agar pembahasan regulasi tersebut segera dilakukan sebelum DPR memasuki masa sidang.
“Soal RUU Penyadapan ini mungkin akan berkembang pada saat masa sidang. Memang secara informal sebelum masa sidang ada beberapa fraksi yang kemudian mengusulkan agar itu segera cepat dibahas,” ujar Dasco.
Meski demikian, ia mengatakan DPR masih akan mempertimbangkan perkembangan dinamika politik dan pembahasan internal parlemen sebelum menentukan langkah selanjutnya. Karena itu, belum ada kepastian mengenai waktu dimulainya pembahasan RUU Penyadapan ataupun penetapannya sebagai salah satu prioritas legislasi pada masa sidang mendatang.
“Kita nanti lihat dinamika yang ada, apakah kemudian itu dijalankan dengan segera atau bagaimana,” katanya.
0 comments