CIFP 2026 Bahas Dua Tahun Diplomasi Prabowo hingga Ancaman Buzzer Berbayar | IVoox Indonesia

CIFP 2026 Bahas Dua Tahun Diplomasi Prabowo hingga Ancaman Buzzer Berbayar

Pendiri sekaligus Ketua FPCI, Dino Patti Djalal
Pendiri sekaligus Ketua FPCI, Dino Patti Djalal bersama Executive Secretary FPCI sekaligus Director CIFP 2026, Calvin Khoe dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu (18/11/2026). IVOOX.ID/Fahrurrazi Assyar

IVOOX.id – Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) akan menggelar Conference on Indonesian Foreign Policy 2026 (CIFP 2026) pada Sabtu, 21 November 2026. Mengangkat tema “Independent and Active Foreign Policy: How To Keep Indonesia, and the World Order, Moving in the Right Direction”, konferensi ini akan mengevaluasi arah kebijakan luar negeri Indonesia sekaligus membahas berbagai tantangan global.

Konferensi yang diakui Museum Rekor-Dunia Indonesia sebagai yang terbesar di dunia dalam bidang kebijakan luar negeri tersebut telah menarik minat hampir 12.000 peserta. Agenda pembahasannya mencakup evaluasi dua tahun diplomasi Presiden Prabowo Subianto, fenomena buzzer berbayar, ancaman Super El Niño, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga posisi Indonesia dalam indeks MSCI.

Pendiri sekaligus Ketua FPCI, Dino Patti Djalal, mengatakan tema konferensi tahun ini berangkat dari pandangan bahwa tatanan dunia sedang bergerak ke arah yang keliru. Karena itu, diperlukan upaya bersama, termasuk dari Indonesia, untuk mendorong terciptanya tatanan internasional yang lebih damai.

"Tema besar dari konferensi ini adalah bagaimana kita bisa menjaga next world order dan Indonesia moving in the right direction. Artinya apa? Kami percaya bahwa sekarang ini dunia sedang salah arah, going in the wrong direction," ujar Dino pada konferensi pers di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

"Perlu ada upaya dari negara-negara dunia termasuk Indonesia untuk mengubah arah dunia dari arah yang salah ini menjadi ke arah yang benar, yang lebih menyajikan tatanan dunia yang lebih damai dan lebih konsisten dengan prinsip-prinsip piagam PBB," ujar Dino .

Dino menjelaskan, konferensi tersebut akan mengulas capaian, kegagalan, kritik, serta peluang diplomasi Indonesia selama dua tahun pemerintahan Prabowo. Isu karhutla juga akan dibahas dari perspektif diplomasi, termasuk bagaimana Indonesia menghadapi persoalan lingkungan yang berpotensi berdampak pada hubungan internasional.

Selain itu, FPCI menyoroti penggunaan istilah “antek asing” yang dinilai berpotensi menyalahgunakan narasi patriotisme. Fenomena buzzer berbayar juga menjadi perhatian karena dinilai dapat mengintimidasi suara kritis dan mengganggu ruang demokrasi.

Dino menilai ancaman bagi reformasi bukan berasal dari para pengkritik, melainkan praktik buzzer yang menggunakan uang untuk menyerang kelompok independen. Fenomena tersebut, menurutnya, bahkan mulai merambah isu politik luar negeri dengan menyasar aset-aset diplomasi Indonesia yang berkaitan dengan negara sahabat.

Pada sektor ekonomi, CIFP 2026 akan membahas upaya Indonesia meningkatkan bobot pasar modal dalam indeks MSCI dari 0,4 persen menjadi 1 persen. Dino menekankan pentingnya memenuhi kriteria global dan menghindari narasi konspirasi dalam menyikapi evaluasi tersebut. Ia juga menyebut Indonesia bukan satu-satunya negara yang menghadapi tekanan terkait indeks MSCI, karena Tiongkok, Turki, dan Yunani mengalami persoalan serupa.

CIFP tahun ini memasuki penyelenggaraan ke-10 dengan menghadirkan lebih dari 100 panelis dalam 20 sesi diskusi. Kegiatan tersebut terdiri atas enam format, yakni Panel Discussions, Closed-Door Sessions, Focus Group Discussions, Diplomacy Clinic, Booth/Exhibition, dan FPCI AREA.

Executive Secretary FPCI sekaligus Director CIFP 2026, Calvin Khoe, menyampaikan bahwa sebanyak 34 kedutaan besar telah mendaftar untuk mengikuti Diplomacy Clinic.

Penyelenggara juga telah mengundang Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan untuk menghadiri konferensi tersebut. Namun, kehadiran keduanya masih menunggu konfirmasi.

"Kita sudah invite. Kita sedang menunggu konfirmasinya," kata Calvin.

Melalui rangkaian diskusi tersebut, CIFP 2026 diharapkan menjadi ruang untuk menguji gagasan dan memperluas perdebatan publik mengenai kebijakan luar negeri Indonesia, sekaligus membahas peran Indonesia sebagai negara middle power dalam membentuk tatanan dunia mendatang.

0 comments

    Leave a Reply