CELIOS Kritik Penundaan Rilis APBN KiTa, Sebut Akses Informasi Publik Terhambat

IVOOX.id – Center of Economic and Law Studies (CELIOS)mengkritik penundaan konferensi pers APBN KiTa oleh Kementerian Keuangan yang sedianya berlangsung 30 April 2026 menjadi 5 Mei 2026. Lembaga tersebut menilai langkah ini berpotensi membatasi akses informasi publik terkait kondisi fiskal negara, yang selama ini menjadi indikator penting bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam membaca arah ekonomi.

Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda, menilai penundaan ini mengindikasikan kurangnya transparansi pemerintah terhadap kondisi anggaran. “Penundaan ini menunjukkan bahwa pemerintah menutupi kondisi terkait dengan penerimaan, pengeluaran, dan juga defisit fiskal kepada khalayak luas. Padahal, informasi tersebut tidak hanya berguna bagi analis, akademisi, investor, namun juga berguna bagi masyarakat untuk menentukan keputusan ekonomi,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Ivoox.id Rabu (6/5/2026).

Ia menambahkan bahwa keterbatasan informasi dapat memperbesar ketidakpastian ekonomi. Menurutnya, tanpa data yang lengkap, pelaku pasar akan kesulitan membaca arah kebijakan pemerintah. “Keputusan penundaan semakin membawa ekonomi Indonesia menuju ketidakpastian karena informasi menjadi terbatas,” kata Huda.

Senada, Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, menilai alasan penundaan karena tekanan pada sektor keuangan seperti IHSG dan nilai tukar rupiah tidak dapat dibenarkan. Ia justru menilai keterbukaan informasi menjadi kunci menjaga kepercayaan investor.

“Justru dengan menunda konferensi pers APBN KiTa beserta dokumen lengkap keuangan negara, investor berspekulasi terhadap kinerja fiskal. Apa karena penerimaan turun dan tambahan utang naik signifikan sehingga data-data yang signifikan tidak disampaikan secara tepat waktu ke publik?” ujarnya.

Bhima juga menyoroti pentingnya kejelasan stimulus fiskal di tengah tekanan ekonomi global. Menurutnya, masyarakat dan pelaku usaha membutuhkan arah kebijakan yang jelas, termasuk dukungan seperti subsidi dan insentif untuk menjaga daya beli serta mencegah gelombang pemutusan hubungan kerja.

Sementara itu, Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar, menilai absennya paparan APBN Kita mencerminkan melemahnya akuntabilitas publik. “APBN itu instrumen yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas. Ketika pemerintah tidak secara rutin menjelaskan kondisinya, ruang pengawasan publik makin terbatas,” katanya.

CELIOS mengingatkan, di tengah tekanan global dan pelemahan rupiah, transparansi fiskal menjadi kunci menjaga kepercayaan publik. Tanpa keterbukaan, risiko ketidakpastian ekonomi dinilai akan semakin meningkat.

Rilis APBN Kita: Pendapatan Negara Defisit 0,93 Persen pada Kuartal I

Sementara, Konferensi Pers APBN KiTa Edisi April 2026 digelar di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 5 Mei 2026. Di kesempatan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan pendapatan negara terhimpun sebesar Rp574,9 triliun dan belanja negara terserap Rp815 triliun, sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencetak defisit Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap PDB per 31 Maret 2026.

“Defisit mencapai Rp240,1 triliun atau 0,93 persen dari PDB,” kata Purbaya, Selasa (5/5/2026), dikutip dari Antara.

Secara rinci, realisasi pendapatan negara setara dengan 18,2 persen dari target APBN dengan pertumbuhan 10,5 persen (year-on-year/yoy).

Penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp462,7 triliun (17,2 persen APBN) atau tumbuh 14,2 persen (yoy). Jumlah tersebut terdiri atas penerimaan pajak sebesar Rp394,8 triliun (16,7 persen APBN) atau tumbuh 20,7 persen (yoy) serta penerimaan kepabeanan dan cukai Rp67,9 triliun (20,2 persen APBN) atau terkontraksi 12,6 persen (yoy).

Purbaya mengatakan, kinerja penerimaan pajak maupun kepabeanan dan cukai terus membaik. Kemenkeu pun akan terus memacu penerimaan dari dua pos pendapatan itu ke depannya.

Sementara penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terhimpun sebesar Rp112,1 triliun atau 24,4 persen APBN. Kemenkeu mencatat kinerja PNBP tetap berkontribusi dengan baik terhadap struktur pendapatan negara meski mengalami normalisasi dibandingkan tahun lalu.

Di sisi lain, serapan belanja negara per 31 Maret 2026 setara dengan 21,2 persen APBN dengan pertumbuhan 31,4 persen (yoy).

“Ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang tumbuh 1,4 persen (yoy). Ini yang saya sebut pemerataan belanja sepanjang tahun,” ujar Menkeu.

Belanja pemerintah pusat (BPP) terealisasi sebesar Rp610,3 triliun (19,4 persen APBN) atau tumbuh 47,7 persen (yoy).

Rinciannya, belanja kementerian/lembaga (K/L) tercatat sebanyak Rp281,2 triliun (18,6 persen APBN) dengan pertumbuhan 43,3 persen (yoy), sedangkan belanja non-K/L sebesar Rp329,1 triliun (20,1 persen APBN) atau tumbuh 51,5 persen (yoy).

Adapun realisasi transfer ke daerah (TKD) tercatat sebesar Rp204,8 triliun (29,5 persen APBN) atau terkontraksi sebesar 1,1 persen (yoy).

Dengan kinerja itu, keseimbangan primer juga mengalami defisit pada posisi Rp95,8 triliun.