Catatan Merah Transportasi dalam 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

IVOOX.id – Akademisi Prodi Teknik Sipil Universitas Katolik Soegijapranata sekaligus Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, menilai sektor transportasi masih belum menjadi perhatian utama selama satu tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, sejumlah kebijakan yang dijalankan belum tepat sasaran dan menunjukkan penurunan fokus terhadap pembenahan transportasi publik.

“Insentif transportasi tidak tepat sasaran,” ujar Djoko kepada ivoox.id, Minggu (20/10/2025). Ia menjelaskan, kebijakan insentif yang seharusnya membantu penguatan layanan transportasi justru tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat pengguna maupun operator transportasi umum.

Lebih lanjut, Djoko menyoroti bahwa perhatian pemerintah terhadap sektor transportasi umum kini tampak menurun dibandingkan dengan periode sebelumnya. “Perhatian terhadap pembenahan transportasi umum berkurang,” katanya. Padahal, menurutnya, sistem transportasi publik merupakan tulang punggung mobilitas masyarakat, terutama di wilayah perkotaan yang padat dan rentan terhadap kemacetan.

Selain itu, ia menilai pembangunan infrastruktur dan transportasi di wilayah kepulauan, daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah perbatasan masih jauh dari optimal. “Pengembangan pembangunan infrastruktur dan transportasi daerah kepulauan, daerah 3T, daerah perbatasan tidak banyak dilakukan, terutama daerah penghasil mineral dibiarkan hasil bumi dikeruk sementara kesejahteraan rakyat dibiarkan tidak sejahtera. Minimal mereka disediakan layanan transportasi umum untuk aktivitas keseharian,” tegasnya.

Djoko menilai, ketimpangan pembangunan transportasi ini menyebabkan sebagian besar masyarakat di daerah penghasil sumber daya alam justru tidak menikmati hasil kekayaan wilayahnya. Ia menegaskan, transportasi publik yang layak di wilayah tersebut seharusnya menjadi salah satu ukuran keadilan pembangunan nasional.

Ia juga mengkritik minimnya perhatian terhadap transportasi perairan yang menjadi urat nadi mobilitas di kawasan kepulauan Indonesia. “Transportasi perairan minim perhatian. Transportasi sungai, danau dan penyeberangan masih minim anggaran,” ujarnya. Menurutnya, tanpa peningkatan anggaran yang signifikan, wilayah-wilayah yang bergantung pada moda transportasi air akan terus menghadapi kendala konektivitas dan akses ekonomi.

Masalah keselamatan transportasi pun turut disorot. Djoko mengingatkan bahwa kecelakaan transportasi masih menjadi persoalan serius di Indonesia. “Keselamatan transportasi masih terabaikan. Angka kecelakaan transportasi masih tinggi, terutama di usia produktif,” ungkapnya.

Ia menilai perlunya langkah tegas dari pemerintah untuk memperkuat sistem keselamatan transportasi nasional melalui peningkatan standar layanan, penegakan regulasi, dan pengawasan ketat terhadap operator transportasi.

Menurut Djoko, evaluasi terhadap kinerja transportasi di tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran ini seharusnya menjadi bahan introspeksi. Pemerintah diharapkan memperkuat perencanaan transportasi berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak kepada masyarakat luas, bukan hanya berfokus pada proyek-proyek besar yang kurang menyentuh kebutuhan dasar publik.