Capim KPK Unsur Polisi dan Jaksa harus Buat Komitmen kepada Publik

IVOOX.id, Jakarta - Calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) unsur kepolisian dan kejaksaan harus buat komitmen kepada publik

IVOOX.id, Jakarta - Calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) unsur kepolisian dan kejaksaan harus buat komitmen kepada publik

"Misalnya, bagaimana nanti pola koordinasi yang akan diterapkan ke kepolisian/kejaksaan jika nanti memegang KPK. Apakah lembaga antirasuah itu akan diposisikan sejajar atau ordinat utama, mengingat KPK punya wewenang supervisi," Pengamat hukum tata negara Hifdzil Alim di Jakarta, Jumat (24/9)

Kedua, jika lolos ke tahapnya, mereka harus menegaskan bahwa bekerja untuk KPK tidak lagi dibawah kepolisian/kejaksaan.

"Mereka harus menyatakan 'bos lembaga' mereka adalah KPK, bukan kepolisian/kejaksaan," ujarnya.

Sementara itu terkait personal calon komisioner KPK, menurutnya yang perlu diperhatikan oleh pansel adalah personal yang tidak tersandera, baik oleh kasus tertentu, kepentingan politik, maupun sindikat bisnis.

Antara melansir, 20 capim KPK harus dicek rekam jejak para calon, apakah tegas dalam menindak kasus yang melibatkan institusinya atau tidak. Hal ini untuk memastikan para capim KPK terpilih memiliki taji apabila mengusut kasus korupsi yang berkaitan dengan institusi lamanya.