BSSN: Gangguan PDNS 2 Akibat Ransomware "Brain Cipher"

IVOOX.id – Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI Hinsa Siburian mengatakan gangguan pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 akibat serangan siber Ransomware bernama Braincipher. Serangan pada PDNS 2 tersebut menyebabkan terganggunya layanan via daring sejak 20 Juni 2024. 

"Ransomware ini adalah pengembangan terbaru dari ransomware lockbit 3.0. Jadi memang ransomware ini dikembangkan terus, jadi ini yang terbaru dari yang kami lihat dari sample setelah dilakukan forensik dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)," kata Hinsa Siburian dikutip dari Antara, Senin (24/6/2024).

Ia mengatakan menyebutkan pemerintah melalui koordinasi Kementerian Kominfo, BSSN, Cyber Crime POLRI, dan Telkom Sigma terus menelusuri serangan siber tersebut. Langkah penanganan berupa investigasi dan digital forensik terus dilakukan dengan untuk mengatasi serangan siber.

"Kami mengupayakan investigasi secara menyeluruh pada bukti-bukti forensik yang didapatkan dengan segala keterbatasan evidence atau barang bukti. Karena kondisinya barang bukti atau evidence-nya itu terenkripsi karena serangannya mengenkripsi data," katanya.

Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan langkah penanganan serangan siber yang telah dilakukan pada PDNS 2 ialah dengan melakukan isolasi data.

"Tentang keamanan kita sudah berhasil melakukan karantina atau isolasi di wilayah yang terjangkit," ujar Semuel, dikutip dari Antara.

Pemerintah masih mengupayakan pemulihan berbagai layanan publik yang terimbas dari gangguan yang dialami oleh PDNS 2 dengan melakukan migrasi data yang terus dilakukan oleh pengelola layanan yang terdampak.

Beberapa layanan yang telah dipulihkan di antaranya layanan dari Ditjen Keimigrasian seperti layanan visa dan izin tinggal, layanan tempat pemeriksaan imigrasi (TPI), layanan paspor, layanan Visa on Arrival (VoA), Visa on Boarding (VoB), serta layanan manajemen dokumen keimigrasian.

Kemudian layanan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP), Layanan Izin Event berbasis Elektronik milik Kementerian Koordinator Marves, serta layanan publik Pemerintah Kota Kediri juga sudah pulih.