BRICS Serukan Upaya Lebih Besar dalam Penyelesaian Konflik Dunia

IVOOX.id – Para pemimpin BRICS, Sabtu, 12 September 2026, menyerukan upaya lebih besar untuk mencegah dan menyelesaikan konflik secara damai di tengah perang di Iran dan Ukraina, serta menolak pemindahan paksa warga Palestina dari Jalur Gaza.

Mengutip Antara, seruan itu tercantum dalam Deklarasi New Delhi yang disepakati secara bulat pada hari pertama KTT BRICS yang berlangsung selama dua hari di ibu kota India itu.

KTT BRICS 2026 menghasilkan Deklarasi New Delhi yang disepakati bersama oleh negara-negara anggota BRICS sebagai arah bersama untuk menerjemahkan berbagai komitmen ke dalam langkah dan hasil yang nyata.

Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan pembahasan dalam sesi pertemuan terbatas KTT BRICS 2026 berlangsung secara bermakna dan konstruktif dengan berbagai realitas dunia dipaparkan secara jelas.

Modi menilai perubahan dunia membutuhkan pembaruan terhadap institusi-institusi global, terutama dalam aspek representasi, daya tanggap, serta aturan keterlibatan. "Kita harus bekerja melalui kemitraan dan aksi kolektif untuk menjembatani kesenjangan antara komitmen dan hasil. ‘Deklarasi New Delhi’ yang diadopsi hari ini memberikan arah yang jelas bagi tekad bersama kita. Kini menjadi tanggung jawab kita untuk menerjemahkan komitmen-komitmen ini menjadi hasil yang nyata," ujar Modi, dikutip dari Antara.

Dalam pernyataan bersama para pemimpin BRICS tersebut menyatakan keprihatinan mendalam atas kekerasan yang terus berlangsung di Gaza meski kesepakatan gencatan senjata Oktober 2025 telah diberlakukan, serta menyerukan penghentian setiap kebijakan yang bertujuan memindahkan warga Palestina secara paksa dari Jalur Gaza.

Deklarasi itu juga menyatakan keprihatinan terhadap pengaturan yang dapat mengurangi hak-hak rakyat Palestina yang tidak dapat dicabut serta melegitimasi atau memperpanjang pendudukan.

“Kami menegaskan kembali bahwa penyelesaian yang adil dan langgeng atas konflik Israel-Palestina hanya dapat dicapai melalui cara-cara damai dan bergantung pada pemenuhan hak-hak sah rakyat Palestina, termasuk hak untuk menentukan nasib sendiri dan kembali,” demikian isi deklarasi tersebut.

BRICS juga menolak setiap tindakan sepihak yang berupaya mengubah status hukum dan sejarah Yerusalem yang diduduki.

“Kami menyerukan penghormatan penuh terhadap kesucian seluruh situs keagamaan dan tempat suci di kota tersebut serta hak semua orang untuk mengakses dan menjalankan ritual keagamaan tanpa hambatan,” demikian isi deklarasi itu.

Sementara itu, terkait situasi di Lebanon, blok tersebut mengecam serangan terhadap fasilitas dan personel Pasukan Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNIFIL) yang bertugas di wilayah itu, dengan menegaskan bahwa serangan semacam itu merupakan pelanggaran hukum internasional.

Menyoroti “konteks global saat ini yang ditandai polarisasi dan ketidakpercayaan”, anggota BRICS menyerukan masyarakat internasional merespons tantangan dan ancaman keamanan melalui “langkah-langkah politik-diplomatik untuk mengurangi potensi konflik.”

Blok itu juga menekankan perlunya terlibat dalam upaya pencegahan konflik, termasuk dengan menangani akar penyebabnya.

“Kami mendorong peran aktif organisasi regional dalam pencegahan dan penyelesaian konflik serta mendukung semua upaya yang berkontribusi pada penyelesaian krisis secara damai,” bunyi isi deklarasi tersebut.

Pernyataan bersama itu juga menyatakan keprihatinan blok tersebut atas meningkatnya risiko konflik nuklir dan menyerukan perlucutan senjata, pengendalian senjata, serta nonproliferasi.

Deklarasi tersebut menyatakan keprihatinan yang serius atas serangan yang disengaja terhadap infrastruktur sipil dan fasilitas nuklir untuk tujuan damai.

“Pengamanan, keselamatan, dan keamanan nuklir harus selalu dijunjung, termasuk dalam konflik bersenjata, untuk melindungi manusia dan lingkungan dari bahaya,” demikian isi deklarasi tersebut.

Pernyataan bersama para pemimpin BRICS juga menyinggung soal konflik yang terjadi di sejumlah wilayah di dunia.

Para pemimpin BRICS mengecam pelanggaran terhadap kedaulatan Lebanon dan menyerukan Israel menarik pasukan dari wilayah Lebanon yang diduduki, sekaligus menyatakan komitmen terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Suriah, demikian menurut sebuah pernyataan bersama, Sabtu.

“Kami mengecam pelanggaran yang terus berlangsung terhadap gencatan senjata serta kedaulatan dan keutuhan wilayah Lebanon," demikian bunyi pernyataan bersama yang diterbitkan pada KTT BRICS di New Delhi, India.

"Kami menyerukan Israel menghormati ketentuan yang telah disepakati dengan pemerintah Lebanon dan menarik pasukan pendudukan dari seluruh wilayah Lebanon yang masih dikuasai,” bunyi pernyataan bersama itu lebih lanjut.

Para pemimpin BRICS juga menyatakan “komitmen terhadap kedaulatan, kemerdekaan, persatuan, dan keutuhan wilayah Suriah”.

“Kami mendesak Suriah untuk dengan tegas menentang segala bentuk terorisme dan ekstremisme serta mengambil langkah-langkah konkret untuk menanggapi kekhawatiran masyarakat internasional terkait terorisme. Kami kembali menegaskan perlunya penarikan pasukan pendudukan dari Suriah,” kata para pemimpin BRICS tersebut.

Para pemimpin negara-negara BRICS juga menyatakan "komitmen terhadap kedaulatan, kemerdekaan, persatuan, dan integritas wilayah Suriah."

"Kami mendesak Suriah untuk secara tegas menentang segala bentuk terorisme dan ekstremisme serta mengambil langkah-langkah konkret guna menanggapi kekhawatiran masyarakat internasional terkait terorisme. Kami kembali menegaskan perlunya penarikan pasukan pendudukan dari Suriah," dalam pernyataan bersama tersebut.

Para pemimpin BRIS itu juga mengecam pelanggaran berkelanjutan Israel terhadap gencatan senjata serta kedaulatan dan integritas wilayah Lebanon.

Karenanya, mereka menyerukan Israel untuk menghormati ketentuan yang disepakati dengan pemerintah Lebanon dan menarik pasukan pendudukannya dari seluruh wilayah Lebanon yang masih mereka duduki, ungkap pernyataan para pemimpin negara-negara BRICS itu lebih lanjut.

Terkait dengan situasi di Sudan, para pemimpin negara-negara BRICS itu menyatakan keprihatinan mendalam atas memburuknya situasi di negara itu, termasuk risiko meluasnya terorisme.

"Kami menyatakan keprihatinan serius atas memburuknya situasi di Sudan, termasuk krisis kemanusiaan yang semakin parah dan meningkatnya risiko penyebaran ekstremisme serta terorisme," kata pernyataan itu.

Untuk itu, mereka menegaskan kembali sikap mereka terkait hal itu dan menyerukan gencatan senjata segera dan permanen, serta penyelesaian konflik secara damai melalui dialog.

Para pemimpin BRICS juga menyerukan pencabutan pembatasan ekonomi, perdagangan, dan keuangan terhadap Kuba.

“Kami menegaskan kembali perlunya mengakhiri langkah-langkah ekonomi, komersial, dan keuangan terhadap Kuba sesuai dengan Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/80/4,” demikian bunyi dokumen tersebut.

Negara-negara BRICS juga menyatakan keprihatinan atas situasi yang dihadapi Kuba, dengan mempertimbangkan status Amerika Latin dan Karibia sebagai zona perdamaian, tambah deklarasi tersebut.

“Dengan menekankan karakter Amerika Latin dan Karibia sebagai zona perdamaian yang dibangun berdasarkan rasa saling menghormati, penyelesaian sengketa secara damai, dan prinsip nonintervensi, kami menyatakan keprihatinan mendalam atas situasi yang berkaitan dengan Kuba akibat pengetatan langkah-langkah blokade sepihak terhadap negara itu," demikian bunyi deklarasi tersebut.

"Kami juga menyatakan keprihatinan atas dampak buruk blokade tersebut terhadap perekonomian Kuba dan pasokan energi, serta dampak kemanusiaan yang mengkhawatirkan terhadap rakyat Kuba,” lanjut deklarasi tersebut.

Belakangan ini, Amerika Serikat (AS) meningkatkan tekanan politik dan ekonomi terhadap Kuba. Pada akhir Januari, AS mengizinkan pengenaan bea masuk terhadap impor dari negara-negara yang memasok minyak ke Kuba dan menyatakan keadaan darurat karena dugaan ancaman Kuba terhadap keamanan nasional AS.

Prabowo: Kekuatan Kolektif BRICS Harus Beri Manfaat Nyata

Presiden Prabowo Subianto menegaskan kekuatan kolektif negara-negara BRICS harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat serta memperkuat suara negara-negara Global South dalam menentukan masa depannya.

Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam KTT BRICS 2026 yang digelar di Bharat Mandapam, New Delhi, India, Sabtu, 12 September 2026.

Sebagaimana keterangan yang diterima, Presiden Prabowo mengatakan kekuatan kolektif BRICS tidak boleh berhenti pada komitmen yang tertuang di atas kertas, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk peluang yang dapat dirasakan masyarakat.

"Inilah jenis kekuatan kolektif yang kita butuhkan. Kekuatan yang tidak berhenti di atas kertas, tetapi diterjemahkan menjadi peluang bagi masyarakat kita. Kekuatan yang memungkinkan Global South memiliki suara yang lebih besar dalam membentuk masa depannya sendiri," ujar Presiden, dikutip dari Antara.

Menurut Kepala Negara, kekuatan kolektif tersebut juga perlu digunakan untuk membangun tatanan internasional yang lebih adil dan setara. Kerja sama negara-negara BRICS dinilai dapat memperkuat posisi suara dan kepentingan negara-negara Global South dalam tata kelola global.

"Kekuatan yang sama juga harus digunakan untuk membangun tatanan internasional yang lebih adil dan setara. Bersama-sama, kita dapat membuat kekuatan kita diperhitungkan," ucap Prabowo.

BRICS merupakan organisasi antarpemerintah yang dibentuk pada 2006 oleh Brasil, Rusia, India, dan China, dengan Afrika Selatan bergabung pada 2011. Sejumlah negara lainnya bergabung dengan BRICS sejak 2024. India memegang keketuaan BRICS secara bergilir tahun ini.

India memegang kepemimpinan bergilir BRICS pada tahun ini. KTT BRICS ke-18 berlangsung pada 12-13 September di New Delhi.