BPS: Ekspor Harus Waspadai Kemungkinan Kebijakan Proteksionisme

iVOOXid, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) menilai kinerja ekspor yang membaik pada triwulan I-2017 harus mulai mewaspadai segala tantangan eksternal, termasuk kebijakan proteksionisme apabila dijalankan oleh Amerika Serikat.

"Ekspor tumbuh tinggi di triwulan satu, apakah ini akan terjaga kontinuitasnya? tentu tidak ada jaminan. Bagaimanapun pemerintah harus terus mewaspadai tantangan dan risiko global," kata Kepala BPS Suhariyanto dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (5/5/2017).

Suhariyanto mengatakan upaya antisipasi terhadap rencana kebijakan proteksionisme ini harus dilakukan, karena bisa mengganggu kinerja ekspor yang telah memberikan kontribusi yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi periode Januari-Maret 2017.

Meski demikian, kata dia, kinerja ekspor yang tumbuh tinggi pada triwulan I-2017 karena membaiknya perekonomian di negara tujuan ekspor dan meningkatnya harga komoditas global ini, belum terkena pengaruh dari rencana kebijakan pengetatan perdagangan.

"Dari apa yang terlihat sampai Maret 2017, nampaknya itu tidak terjadi. Kita bisa melihat persentase ekspor kita ke AS tetap tumbuh. Triwulan satu ekspor kita ke AS mencapai 11,7 persen," ujar Suhariyanto.

Sebelumnya, BPS mencatat mencatat kinerja ekspor yang meningkat secara signifikan sejak awal tahun memberikan kontribusi terhadap ekonomi Indonesia yang tumbuh sebesar 5,01 persen (yoy) pada triwulan I-2017.

"Ekspor triwulan satu 2017 tumbuh positif 8,04 persen dibandingkan triwulan satu 2016 yang minus 3,29 persen. Ini menjanjikan karena bisa tumbuh tinggi," katanya.

Selain ekspor, kinerja pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2017 juga didukung komponen konsumsi rumah tangga yang tumbuh sebesar 4,93 persen, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang tumbuh 4,81 persen dan konsumsi pemerintah yang tumbuh 2,71 persen.

Namun, struktur PDB terbesar dalam pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2017 masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga yaitu 56,94 persen, diikuti PMTB 31,56 persen, ekspor 20,5 persen dan konsumsi pemerintah 6,58 persen. (ant)