BMKG Deteksi Bibit Siklon, Komisi V DPR Minta Pemerintah Waspada

IVOOX.id – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda meminta pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana alam yang dapat terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Permintaan tersebut disampaikan menyusul peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait kemunculan bibit siklon tropis di Indonesia yang berpotensi memicu cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi.

Syaiful Huda menegaskan, pemerintah perlu mengedepankan pendekatan berbasis sains dalam merespons peringatan dini yang disampaikan BMKG. Menurutnya, analisis saintifik menjadi kunci untuk meminimalkan dampak bencana, terutama setelah rangkaian bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah Sumatra dalam beberapa waktu terakhir.

“Kami meminta pemerintah mengedepankan pendekatan saintifik dalam menghadapi peringatan BMKG terkait fenomena munculnya bibit siklon tropis 93S di wilayah timur Indonesia. Pendekatan saintifik diharapkan bisa meminimalkan dampak potensi bencana hidrometeorologi seperti yang terjadi di wilayah Sumatra pekan lalu. Jangan denial atau menganggap remeh peringatan yang diberikan oleh BMKG,” ujar Huda dalam keterangan tertulis yang dikutip Parlementaria di Jakarta, Senin (15/12/2025).

Ia menjelaskan, berdasarkan analisis BMKG, bibit siklon tropis 93S berpotensi memicu gelombang tinggi di sejumlah perairan, khususnya di selatan Jawa Timur hingga Nusa Tenggara Timur (NTT). Kondisi tersebut dinilai berisiko tinggi bagi keselamatan masyarakat pesisir dan aktivitas pelayaran, sehingga perlu langkah antisipasi yang serius dan terkoordinasi.

“Ini artinya harus ada antisipasi bagi masyarakat di wilayah Pesisir Selatan Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam menghadapi cuaca buruk maupun badai yang bisa memicu kecelakaan laut hingga banjir rob,” ujarnya.

Selain ancaman gelombang tinggi, Huda menyebut bibit siklon tropis tersebut juga berpotensi memicu hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan NTT. Kondisi ini, menurutnya, meningkatkan risiko terjadinya banjir bandang dan tanah longsor, terutama di daerah-daerah dengan kerentanan geografis tinggi.

“Ini berarti potensi banjir bandang dan longsor bisa terjadi. Masyarakat di wilayah-wilayah rawan longsor harus mendapatkan perhatian khusus agar tidak menjadi korban bencana seperti yang terjadi di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara,” katanya.

Lebih lanjut, Huda mendorong pemerintah pusat untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi dampak terburuk dari fenomena tersebut. Ia menekankan pentingnya sistem peringatan dini yang disesuaikan dengan kearifan lokal di masing-masing daerah.

“Pemerintah harus melakukan early warning berbasis kearifan daerah. Bisa melalui sirene, pengeras suara di tempat ibadah, hingga kentongan. Dengan begitu, saat terjadi banjir atau tanah longsor, warga bisa langsung mengungsi,” ungkap politisi Fraksi PKB tersebut.

Ia juga meminta pemerintah menyiapkan titik-titik evakuasi yang memadai serta memastikan kesiapsiagaan Basarnas, BNPB, dan BPBD di daerah. “Kami berharap Basarnas dan BNPB, baik di pusat maupun daerah, tidak kehilangan golden time saat bencana terjadi. Langkah cepat dan terukur sangat penting untuk meminimalkan jumlah korban jiwa maupun tingkat kerusakan,” katanya.