BGN Pastikan Penyesuaian Pola Kerja WFA Bagi ASN Tak Ganggu Program Makan Bergizi Gratis

IVOOX.id – Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan penyesuaian pola kerja aparatur pemerintah tidak akan mengganggu pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program strategis nasional. Kepastian tersebut disampaikan Kepala BGN, Dadan Hindayana, dalam kegiatan Halal Bihalal di kantor pusat BGN, Senin, 30 Maret 2026.

Penegasan ini merespons rencana kebijakan pemerintah terkait penerapan pola kerja empat hari di kantor dan satu hari Work From Anywhere (WFA). Menurut Dadan, meskipun terdapat penyesuaian sistem kerja, pelayanan kepada masyarakat, khususnya distribusi MBG, tetap menjadi prioritas utama dan tidak boleh terganggu.

“Apa pun bentuk penyesuaian pola kerja, layanan MBG harus tetap berjalan. Distribusi kepada penerima manfaat, termasuk peserta didik dan 3B harus tetap sesuai jadwal,” katanya.

BGN menjelaskan bahwa mekanisme penyaluran MBG akan tetap mengikuti jumlah hari sekolah. Sekolah dengan sistem lima hari belajar akan menerima MBG selama lima hari, sesuai jadwal kegiatan belajar mengajar. Kebijakan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga konsistensi pemenuhan gizi bagi anak-anak.

Selain itu, program MBG bagi kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita, juga dipastikan tetap berjalan tanpa perubahan. BGN bahkan menekankan pentingnya intensifikasi layanan bagi kelompok tersebut sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat.

“Jadi nanti kita akan sesuaikan dengan kebijakan-kebijakan yang ada dan kita menyesuaikan pola kerja kita dengan kebijakan umum. Di samping itu, saya bisa pastikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan tetap jalan terutama untuk ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita itu mohon diintensifkan,” ujar Dadan.

Lebih lanjut, BGN menyatakan dukungannya terhadap langkah efisiensi yang tengah dilakukan pemerintah, termasuk dalam pengaturan penggunaan fasilitas dinas. Namun demikian, penyesuaian tersebut tidak akan mengurangi kualitas maupun jangkauan layanan publik yang diberikan.