BGN Moratorium SPPG, Dorong Kantin Sekolah jadi Dapur MBG, hingga Buka Peluang Pendanaan CSR

IVOOX.id – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang mengungkapkan sejumlah langkah efisiensi anggaran yang akan dilakukan lembaganya. Di antaranya melakukan moratorium pembukaan titik dan dapur baru. Hingga saat ini terdapat 27.877 titik dapur operasional berdasarkan virtual account yang akan ditata kembali untuk menilai kesesuaian kapasitas layanan dengan jumlah penerima manfaat di masing-masing wilayah. 

BGN, kata dia, akan menghentikan sementara pendaftaran dapur baru sambil melakukan pemetaan kebutuhan di berbagai daerah karena sebaran dapur masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. "Kemudian setelah kami menata, baru ya kami hitung apakah perlu kami membuka kembali atau tidak," kata Nanik di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026), dikutip dari Antara.

Langkah berikutnya adalah melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih diarahkan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan. Evaluasi dilakukan terhadap jumlah penerima manfaat yang saat ini tercatat sekitar 63 juta orang.

"Rasanya tidak perlu ya kalau misalnya sekolah-sekolah kaya, kan ini pasti di rumah gizinya juga lebih bagus. Jadi kita lebih arahkan nanti benar-benar pada anak-anak atau penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi," kata Nanik.

"Nah, ini kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh 63 juta ini butuh atau sebetulnya bisa dikurangi kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh," imbuhnya.

Selain itu, BGN juga akan memperkuat pengawasan kualitas layanan. Pada 2026, fokus program diarahkan pada peningkatan kualitas pelaksanaan, bukan semata-mata mengejar kuantitas. Evaluasi akan dilakukan untuk memastikan dapur yang beroperasi telah memenuhi petunjuk teknis serta memiliki kapasitas layanan yang sesuai.

Nanik BGN juga mengupayakan ketergantungan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pengembangan dapur MBG di wilayah yang belum tersentuh investor. Salah satu caranya dengan membuka peluang pendanaan untuk dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) dapat menggunakan sumber dana alternatif.

Mulai dari dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) badan usaha milik negara (BUMN), hibah luar negeri, maupun dukungan perusahaan yang beroperasi di daerah setempat.

"Untuk wilayah-wilayah yang belum digarap oleh investor, kami akan coba kerja samakan atau kita bisa dibiayai dengan CSR-nya BUMN atau mungkin ada hibah dari luar negeri atau mungkin juga kalau di tempat itu ada perusahaan-perusahaan besar misalnya berinvestasi masak sih bikin dapur untuk masyarakat di situ enggak mau, kan enggak mahal juga," ujar Nanik.

Bagian dari efisiensi tersebut, kata Nanik, BGN mendorong kantin sekolah menjadi salah satu alternatif dapur untuk Program MBG. Ia menjelaskan pemanfaatan kantin sekolah dapat diterapkan terutama di wilayah dengan jumlah penerima manfaat yang relatif sedikit sehingga tidak memerlukan pembangunan dapur baru. Pendekatan tersebut dapat diterapkan di daerah terpencil maupun wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Dia mencontohkan terdapat sekolah di Lombok Barat yang hanya memiliki 119 murid sehingga pembangunan dapur baru dinilai kurang efektif.

"Misalnya di Lombok. Di Lombok itu, di Lombok Barat, saya pernah ke satu pulau, muridnya hanya 119. Kan enggak mungkin juga didirikan dapur, tapi di situ ada kantin. Jadi bisa dong kantin itu digunakan, gitu," kata Nanik.

Selain kantin sekolah, BGN juga mempertimbangkan pemanfaatan fasilitas yang telah tersedia, seperti dapur umum yang dibangun melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

"Misalnya ada satu wilayah yang muridnya seperti di Raja Ampat, itu ada saya di sebuah pulau, muridnya hanya 115 juga, tapi di situ ada dapur umum CSR-nya Pertamina. Nah, kita bisa gunakan juga misalnya seperti ini. Jadi ada itu alternatif-alternatif, tidak harus membangun dapur baru di 3T," ucapnya.

Nanik mengatakan berbagai alternatif tersebut menjadi bagian dari langkah efisiensi agar pelaksanaan program tidak sepenuhnya bergantung pada pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam menjalankan tugasnya, Nanik didampingi Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari yang akan membantu pengawasan aspek keuangan serta Wakil Kepala BGN Mayjen TNI (Purn) Trenggono yang akan mendukung pengembangan dapur di wilayah 3T dan daerah yang infrastrukturnya belum terbangun.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyatakan dukungannya terhadap langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang memutuskan menghentikan sementara pembangunan dapur baru Program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi momentum penting untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap pelaksanaan program prioritas pemerintah tersebut.

Charles menilai keputusan moratorium pembangunan dapur baru, penajaman sasaran penerima manfaat, hingga fokus pada peningkatan kualitas layanan merupakan langkah yang tepat di tengah berbagai tantangan pelaksanaan program MBG.

“Kami menyambut baik berbagai langkah pembenahan yang diumumkan Kepala BGN, khususnya kebijakan moratorium pembangunan dapur SPPG baru, refocusing penerima manfaat, serta pergeseran fokus dari kuantitas menjadi kualitas MBG,” kata Charles dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (8/6/2026).

Seperti diketahui, BGN memutuskan untuk menghentikan sementara pembangunan dapur baru guna memprioritaskan evaluasi dan perbaikan terhadap fasilitas yang telah beroperasi. Langkah tersebut mencakup peningkatan standar operasional, penguatan kualitas sumber daya manusia, hingga penyempurnaan tata kelola program.

Selain itu, BGN juga mengubah pendekatan program dengan tidak lagi berfokus pada target jumlah penerima manfaat semata. Prioritas kini diarahkan pada kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta masyarakat yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Menurut Charles, kebijakan tersebut merupakan langkah yang selama ini dinantikan agar program MBG dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak yang lebih nyata terhadap perbaikan status gizi masyarakat.

“Fokus baru kebijakan ini adalah yang selama ini kami tunggu untuk memastikan program berjalan lebih efektif, efisien, dan memberikan dampak nyata terhadap perbaikan status gizi masyarakat,” ujarnya.

Ia menilai program MBG seharusnya tidak diposisikan sebagai program yang diberikan secara universal kepada seluruh anak. Sebaliknya, program perlu difokuskan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi.

“Tidak semua anak harus menjadi penerima MBG. Program perlu difokuskan pada mereka yang menghadapi risiko kekurangan gizi, stunting, maupun keterbatasan akses terhadap pangan bergizi,” tegasnya.

Dalam kondisi fiskal yang terbatas, Charles menilai pendekatan yang lebih terarah akan membantu pemerintah meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran sekaligus memperbesar dampak program terhadap perbaikan kualitas gizi nasional.

Selain mendukung moratorium pembangunan dapur baru, Charles juga mendorong transformasi model penyediaan MBG melalui pendekatan dapur berbasis sekolah atau school-based kitchen. Menurutnya, model tersebut memungkinkan pengelolaan yang lebih dekat dengan penerima manfaat, memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia, mengurangi biaya distribusi, serta meningkatkan pengawasan terhadap kualitas makanan.

Ia meyakini keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak seharusnya diukur dari banyaknya penerima manfaat semata, melainkan dari kemampuan program dalam menurunkan angka masalah gizi, meningkatkan kesehatan anak, dan memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.